Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyoroti belanja daerah yang masih minim.
Bahkan KPPOD menilai belanja daerah tersebut di bawah belanja yang dilakukan dalam kondisi normal. Padahal di masa pandemi virus corona (Covid-19), fiskal pemerintah daerah menjadi penyelamat.
"Kita butuh fiskal pemerintah, jangan kemudian ini macet. Sudah investasi macet, belanja pemerintah juga macet, mati itu daerahnya," ujar Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (16/7).
Baca Juga: Generasi muda Papua diajak melihat dan optimalkan potensi besar Papua
Robert bilang di masa pandemi Covid-19, 35% dialihkan untuk penanganan Covid-19. Angka tersebut 50% bersumber dari belanja modal dan sisanya diambil dari belanja barang dan jasa.
Sementara itu kondisi saat ini asa ada daerah yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih di bawah 25% pada bulan Juli ini.
Bahkan khusus untuk belanja modal masih ada daerah yang realisasinya di bawah 10%. Padahal Robert bilang pada situasi normal realisasi APBD pada pertengahan tahun atau bulan Juni bisa mencapai 35%.
"Rata-rata di masa normal 33% sampai 35% belanja terpakai di bulan Juni sudah terserap, ini berarti jauh dari standar umum," terang Robert.
Baca Juga: Ini 5 alokasi mandatory spending di dalam Perpres 72/2020
Robert juga menyoroti minimnya realisasi belanja bisa berkaitan dengan tingginya penularan Covid-19 di daerah. Hal itu dikarenakan realokasi dan refocusing yang dilakukan pemerintah daerah ditujukan untuk penanganan Covid-19.
Hal itu terbagi menjadi tiga fokus penggunaan anggaran. Antara lain adalah untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dampak ekonomi dari Covid-19.
"Kalau masih ada yang sangat rendah berarti jangan-jangan daerah itu minim penanggulangan Covid-19," jelas Robert.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
