Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.568
  • SUN94,17 -0,23%
  • EMAS655.000 -0,15%

KPK tetapkan Bupati Jepara dan seorang Hakim PN Semarang sebagai tersangka

Kamis, 06 Desember 2018 / 19:59 WIB

KPK tetapkan Bupati Jepara dan seorang Hakim PN Semarang sebagai tersangka
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan konferensi pers penetapan tersangka terhadap Bupati Jep

Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuki sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengumumkan bahwa dugaan suap tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan praperadilan Kasus dugaan Korupsi dengan tersangka Bupati Jepara pada tahun 2017.


Selain Marzuki, KPK juga menetapkan seorang Hakim di PN Semarang bernama Lasito sebagai tersangka.

“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada Hakim Tunggal Praperadilan di PN Semarang terkait putusan atas Praperadilan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik dengan tersangka Bupati Jepara,” ungkap Basaria di Gedung KPK, Kamis (6/12).

Konstruksinya, Marzuki sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam kasus korupsi dana bantuan keuangan untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jepara tahun 2011-2012.

Marzuki kemudian mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang dengan register dalam perkara Nomor: 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg.

Hasil Penetapan tersangka untuk Bupati Jepara itu diputuskan tidak sah lantaran tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup.

Hasilnya hakim tunggal, Lasito mengabulkan praperadilan yang diajukan Marzuki, serta menyatakan penetapan tersangka terhadap bupati itu tidak sah dan batal demi hukum.

KPK menduga Marzuki memberikan suap kepada Lasito sebesar Rp 700 juta untuk mempengaruhi putusan tersebut.

“KPK sangat menyesalkan terjadinya kembali penerimaan suap oleh penegak hukum, khususnya Hakim serta terlibatnya Kepala Daerah. Perbuatan para Hakim tersebut kami pandang dapat merusak wibawa institusi peradilan di Indonesia sekaligus ketidakpercayaan pada kepala daerah yang diduga memberikan suap dalam kasus ini,” komentar Basaria terkait kasus ini.

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Yudho Winarto

Video Pilihan

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0007 || diagnostic_api_kanan = 0.0609 || diagnostic_web = 0.3481

Close [X]
×