kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

KPK pertanyakan keabsahan Pansus Angket KPK


Selasa, 20 Juni 2017 / 17:51 WIB
KPK pertanyakan keabsahan Pansus Angket KPK


Reporter: Teodosius Domina | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum mengizinkan Miryam S. Haryani, tersangka dugaan kasus korupsi e-KTP untuk hadir dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, KPK menilai keabsahan panitia angket tersebut masih belum jelas.

Febri Diansyah, juru bicara KPK mengatakan, keabsahan tersebut salah satunya harus bisa dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan. Hal itu sesuai dengan pasal 202 UU No. 17/2014 tentang MD3, yang menjelaskan bahwa pembentukan Pansus ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK).

Oleh karena itu, KPK belum akan mengizinkan Miryam menghadiri Pansus tersebut. Dan itu pun sudah disampaikan KPK dalam jawaban atas surat pemanggilan Miryam oleh Pansus.

"Terkait keputusan DPR tentang pembentukan Pansus, di surat itu kita bunyikan bahwa kami belum menemukan adanya keputusan DPR tentang pembentukan Pansus," kata Febri, Selasa (20/16).

Menurutnya, dalam SK juga sudah harus tercantum penentuan biaya angket dan disampaikan kepada Presiden. Namun sampai saat ini, KPK belum melihat adanya SK tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×