Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemensos) membenarkan adanya penggeledahan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (23/5/2023).
Staf Khusus Menteri Sosial bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa mengatakan, penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.
Ia mengatakan, penyidik KPK datang sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.
"Memang benar ada penyidik KPK yang datang ke Kementerian Sosial mulai jam 10.00 WIB - 18.00 WIB terkait dengan pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020," kata Don dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (23/5/2023) malam.
Baca Juga: Pemerintah Realisasikan Bansos Rumah Sejahtera Terpadu Rp 1,2 Miliar
Don mengungkapkan, saat penyidik datang, pihaknya segera mengantarkan ke ruangan terkait, yaitu ruang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dayasos).
Selain itu, pihaknya menyerahkan dokumen-dokumen dan alat yang diminta. Don mengatakan, ada beberapa alat yang dibawa oleh tim penyidik KPK berupa notebook hingga ponsel.
"Rasanya ada notebook, ya. Kalau enggak salah ada notebook, ada handphone. Yang dipakai tahun itu. Yang di KPK pasti punya mekanisme untuk cek ini notebook mulai tahun berapa dan sebagainya," ujar Don.
Adapun saat tim penyidik datang, Don mengakui Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sedang rapat internal.
Di tengah-tengah rapat, ada info bahwa tim penyidik KPK sudah tiba dan ingin menginformasikan kegiatannya di kantor Kemensos. Risma pun sempat mendampingi sebelum melanjutkan rapat.
"Setelah itu ditemani ibu dan melanjutkan meeting kita sampai sore ketika mereka selesai. Mereka kemudian pamitan dan mengucapkan terima kasih dan ya sudah seperti biasanya," kata Don.
Sebelumnya diberitakan, KPK menggeledah kantor Kemensos terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.
“Benar, ada kegiatan dimaksud,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, Selasa (23/5/2023).
Pada kesempatan sebelumnya, Ali mengatakan, dugaan korupsi ini menyangkut satu anak badan usaha milik negara (BUMN) PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dan sejumlah pihak swasta.
Baca Juga: Penyidik KPK Menggeledah Kantor Kemeterian Sosial, Ada Kasus Apa?
Sejauh ini, KPK telah menetapkan beberapa tersangka. Tetapi, identitas mereka baru akan dibuka ketika penyidikan dirasa sudah cukup.
Belakangan, KPK meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Direktur Utama PT Trans Jakarta yang mengundurkan diri, Kuncoro Wibowo ke luar negeri.
Selain itu, KPK mencegah lima orang lainnya, yakni Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, dan Budi Susanto. Keenam orang itu dicegah bepergian keluar negeri sejak 10 Februari 2023 hingga 10 Agustus 2023.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Geledah Kantor Kemensos 8 Jam, Bawa Dokumen hingga Notebook"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
