kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

KPK: Debat Capres belum mendalam bahas korupsi


Selasa, 10 Juni 2014 / 10:16 WIB
KPK: Debat Capres belum mendalam bahas korupsi
ILUSTRASI. Companion Mode Google Meet, Penjelasan dan Cara Menggunakan Mode Pendamping


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, ada tiga episentrum korupsi yang belum dibahas secara mendalam oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal tersebut dikatakan Bambang, menanggapi debat calon presiden dan calon wakil presiden yang berlangsung tadi malam, Senin (9/6).

"Ada tiga episentrum korupsi yang harusnya dielaborasi secara lebih mendalam kendati sebagiannya disentuh secara umum, yakni birokrasi, penegakan hukum dan politik," kata Bambang melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (10/6) pagi.

Lebih lanjut kata Bambang, birokrasi sebagai salah satu episentrum korupsi bisa diatasi bila dilakukan peningkatan dan konsolidasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Untuk memastikan akuntabilitas kinerja harus dibahas tuntas dan begitu penyelamatan harta kekayaan negara yang berada di penyelenggara negara," tambah dia.

Sementara pada episentrum berikutnya yakni penegakan hukum kata Bambang, pasangan capres-cawapres tidak mengelaborasi misi hukum dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

Bambang mengatakan, sebagai salah satu episentrum korupsi maka perlu peningkatan pengawasan untuk memastikan akuntabilitas penegak hukum sesuai prioritas yang relevan.

Bambang juga bilang, perdebatan yang lebih substansial pada episentrum korupsi di sektor politik juga tidak optimal. Parlemen adalah program hilir karena hulunya di partai. Proses demokrasi memerlukan partai yang amanah dan profesional karena bila tidak hanya akan menimbulkan rangkaian masalah.

Namun demikian lanjut Bambang, KPK ingin berpikiran positif atas keinginan kuat capres-cawapres memperkuat KPK. Ia juga menyatakan KPK sangat mengapresiasi keinginan kuat para capres-cawapres tentang KPK, apalagi diucapkan di muka publik yang mengikuti debat.

"KPK juga meyakini para calon memahami secara utuh bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi suatu gerakan sosial dan delapan agenda yang diajukan KPK dapat menjadi titik tolak untuk dan diprioritaskan dalam program," tutur Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×