/2024/12/09/1000492409.jpg "Konsumsi Kelas Menengah Tertekan, Efektivitas Insentif Pemerintah Jadi Penentu")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih mengkaji tambahan insentif bagi masyarakat kelas menengah di tengah tekanan daya beli yang berpotensi membatasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga hingga akhir 2026.
Meski konsumsi diperkirakan tetap tumbuh di atas 5%, pemulihannya dinilai belum cukup kuat dan merata.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan, pemerintah terus mengevaluasi efektivitas insentif yang telah berjalan sekaligus mengkaji peluang memperkuat dukungan bagi kelas menengah.
“Terus mengevaluasi efektivitas berbagai insentif yang telah diberikan sekaligus mengkaji ruang untuk memperkuat dukungan kepada masyarakat termasuk kelas menengah,” ujar Ferry dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (9/10/2026).
Baca Juga: Insentif MBG Jadi Rp2.000 per Porsi, MBG Watch Minta Skema Dihapus
Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah telah memberikan berbagai dukungan yang juga dinikmati kelompok kelas menengah.
Di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Program Perumahan.
Pemerintah juga memberikan stimulus berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya dan pariwisata, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk sektor perumahan, serta diskon transportasi.
Dukungan lainnya mencakup insentif bea masuk 0% untuk pemeliharaan dan perbaikan pesawat, plastik, serta LPG, program magang, dan bantuan pangan.
Selain itu, kelas menengah masih menikmati subsidi LPG 3 kilogram, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Menurut Wahyu, efektivitas berbagai program tersebut menjadi salah satu faktor yang menentukan terjaganya daya beli masyarakat.
Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pemerintah perlu memastikan insentif benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani sebelumnya mendorong dukungan fiskal maupun nonfiskal yang lebih tepat sasaran, terutama melalui perpajakan, transportasi, dan perumahan.
Baca Juga: Ketegangan Timur Tengah Tekan Wall Street, S&P 500 dan Dow Jones Melemah
Shinta menilai, kendala administrasi dan pelaksanaan membuat sejumlah insentif belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat maupun dunia usaha.
Karena itu, persoalannya bukan hanya menambah insentif baru, melainkan juga memperbaiki implementasi program yang sudah tersedia.
Dorongan tersebut sejalan dengan kondisi konsumsi rumah tangga yang masih menghadapi tekanan.
Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede memperkirakan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,16% secara tahunan atau year on year (yoy) pada kuartal III-2026, sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi kuartal II-2026 sebesar 5,06% yoy.
Meski demikian, sejumlah indikator menunjukkan kemampuan belanja masyarakat belum pulih sepenuhnya.
Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) turun dari 109,4 pada Agustus menjadi 107,5 pada September 2026, terutama akibat melemahnya persepsi terhadap penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja.
Pada saat yang sama, porsi pendapatan rumah tangga untuk konsumsi meningkat dari 74,2% menjadi 74,9%, sedangkan porsi tabungan turun dari 15,8% menjadi 15,4%.
Kondisi ini mengindikasikan sebagian rumah tangga harus menggunakan lebih banyak pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga ruang untuk menabung semakin terbatas.
Baca Juga: Pemerintah Kaji Pengganti Tax Holiday EBT, SUN Energy Usul Insentif Ini
Josua memperkirakan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,13% yoy pada kuartal IV-2026, sedikit melambat dibandingkan proyeksi kuartal III-2026.
Tekanan harga kebutuhan pokok, belum kuatnya pertumbuhan pendapatan, serta kenaikan biaya produksi dan distribusi berpotensi membatasi belanja masyarakat.
Aktivitas konsumsi menjelang Natal dan Tahun Baru, percepatan belanja pemerintah, serta program perlindungan sosial diperkirakan menopang permintaan pada akhir tahun.
Namun, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat membuat rumah tangga memprioritaskan pangan dan kebutuhan rutin, sembari menunda pembelian barang bernilai besar seperti elektronik dan kendaraan.
“Ketahanan tersebut mulai menghadapi tekanan akibat meningkatnya kebutuhan belanja rutin, melemahnya persepsi pendapatan dan lapangan kerja, serta berkurangnya kemampuan menabung,” kata Josua.
Baca Juga: Kemenkeu Masih Kaji Insentif Tambahan untuk Kelas Menengah, Ini Alasannya
Dengan kondisi tersebut, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan stimulus tidak hanya tersedia, tetapi juga efektif menjaga daya beli dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Perbaikan pelaksanaan insentif, pengendalian harga pangan, serta penciptaan lapangan kerja menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi dapat diikuti pemulihan konsumsi yang lebih merata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
