Reporter: Martina Prianti |
JAKARTA. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), pemerintah dan Dewan Perwakilan Rayat (DPR) sepakat mengenai tanggung renteng.
Ketua Panitia Khusus RUU PPN dan PPnBM Melchias Markus Mekeng mengatakan, karena aturan mengenai tanggung renteng dihapus dalam UU Ketentuan Umum dan Tatacara Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), maka hal itu diatur dalam UU PPN dan PPnBM.
Melchias menjelaskan, tanggung renteng tidak berlaku sepanjang wajib pajak yang menjadi pembeli telah menunaikan kewajibannya membayar PPN kepada sang pembeli alias wajib pajak badan.
“Aturan mengenai hal ini merupakan penegasan saja karena selama ini belum diatur secara jelas makanya kadang membuat masyarakat binggung,” ujar Melchias, Senin (7/9).
Melchias mencontohkan, bila ada satu orang membeli rumah dan membayar PPN atas pembeliaan rumah bila dikemudian hari ada masalah perpajakan maka sang pembeli tidak diwajibkan untuk ikut membayar kewajiban membayar pajak ke negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
