Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat telah terjadi lebih dari 200 konflik agraria sepanjang tahun 2022.
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyampaikan, masih belum ada perubahan signifikan dan mendasar yang dilakukan oleh pemerintah, baik di pusat dan daerah dalam hal penanganan dan penyelesaian konflik agraria yang tengah terjadi di lapangan.
Dewi menilai masih lemah dan lambatnya upaya-upaya pencegahan (preventive policy and action), sebelum konflik dan kekerasan agraria meledak ke permukaan. Bahkan di tahun 2022 KPA mencatat terjadi kenaikan angka letusan konflik termasuk eskalasi kekerasannya.
Baca Juga: Pemerintah targetkan badan Bank Tanah terbentuk tahun ini
"Kita mencatat ada 212 letusan konflik di 34 provinsi sepanjang tahun 2022. Ini terjadi kenaikan, meskipun tidak signifikan, tetapi tren kecenderungannya konflik agraria terus meningkat," ujar Dewi dalam konferensi pers, Senin (9/1).
KPA mencatat, konflik tersebut terjadi di 459 desa dan kota di Indonesia. Secara total, letusan konflik ini terjadi di atas tanah seluas 1.035.613 hektar berada dalam status konflik sepanjang tahun 2022.
Sementara masyarakat yang terdampak konflik agraria setidaknya 346.402 kepala keluarga (KK).
KPA menilai letusan konflik agraria di tahun 2022 memperlihatkan kenaikan, yakni dari 207 letusan pada tahun 2021 menjadi 212 pada tahun 2022.
Meskipun kenaikannya tidak signifikan, namun dari sisi luasan wilayah terdampak konflik agraria naik drastis hingga 100% dibanding tahun 2021. Adapun pada tahun 2021 KPA mencatat luas lahan konflik agraria seluas 500.062 hektar.
Begitu pun dari sisi jumlah korban yang terdampak konflik agraria mengalami kenaikan signifikan hingga 43% dibanding tahun 2022. Adapun korban terdampak konflik agraria pada 2021 sebanyak 198.895 kepala keluarga.
Dewi mengatakan, investasi dan praktik bisnis di sektor perkebunan kembali mendominasi sebagai penyebab konflik agraria.
Dari 212 letusan konflik yang terjadi sepanjang tahun ini, 99 kasus disumbang oleh sektor perkebunan dengan luasan wilayah konflik mencapai 377.197 hektar dan mengakibatkan korban terdampak sebanyak 141.001 KK.
Dari total 99 letusan konflik yang terjadi di sektor perkebunan tersebut, sekitar 80 konflik terjadi di perkebunan sawit.
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN siapkan strategi tangani konflik agraria
Selanjutnya, perkebunan dengan jenis komoditas teh, kelapa, kakao dan karet masing-masing menyumbang 4 (empat) letusan konflik. Seterusnya konflik akibat perkebunan kopi dan tebu sebanyak 1 (satu) letusan konflik.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Andi Tenrisau mengatakan, pihaknya terus mendorong setiap pemerintah daerah membuat rencana detail tata ruang (RDTR).
Pembentukan RDTR dilakukan untuk merencanakan dan memetakan pemanfaatan ruang. Serta untuk mencegah terjadinya konflik agraria.
Apabila RDTR belum ada, setidaknya terdapat rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang digunakan untuk menjadi pedoman pemanfaatan ruang.
"Persoalannya memang tidak semua kabupaten/kota memiliki rencana detail tata ruang," ujar Andi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
