Reporter: Hans Henricus | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah daerah (Pemda) mesti membuat kebijakan yang mengutamakan peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh sebab itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengawasi pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sasarannya, alokasi belanja harus optimal bagi program-program pengentasan kemiskinan. "APBD itu harus ada alokasi memadai untuk kesehatan, pendidikan, perumahan, pangan, dan lainnya," ujar Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, akhir pekan lalu.
Supaya program ini berjalan mulus, Komnas HAM akan bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Komnas HAM akan menggelar sosialisasi kepada Pemda tentang pentingnya alokasi belanja anggarannya untuk pelayanan masyarakat.
Bukan itu saja, Komnas HAM siap membantu menyusun APBD yang bisa mengurangi kemiskinan dan sekaligus memenuhi standar HAM. "Bekerja sama dengan Pemda untuk menyusun suatu anggaran yang berbasis pada pemenuhan HAM di daerah," kata Ifdhal.
Yang jelas, Komnas HAM memang tidak berwenang menjatuhkan sanksi bagi Pemda. Tapi, Komnas HAM akan mengeluarkan human rights index untuk kebijakan Pemda yang berbasis pada HAM.
Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui Pemda mana saja yang sudah atau belum membuat kebijakan anggaran mengutamakan program pengentasan kemiskinan. "Setiap tahun akan kami umumkan dan hal ini bisa mendorong daerah untuk meningkatkan prestasi di bidang HAM," kata Ifdhal.
Rencanannya, program itu akan bergulir mulai Januari tahun 2011 dan terus berlanjut. Sebagai tahap awal dan menyesuaikan dengan dana yang ada, Komnas akan menggelar program human rights index di 15 provinsi. Hasilnya akan dimumkan pada Desember 2011 nanti.
Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar menyambut baik program Komnas HAM itu. Sebab, Komnas HAM bisa mendorong pembangunan daerah yang menyentuh kebutuhan masyarakat. "Sebagai negara demokrasi kita harus melaksanakan kedaulatan rakyat," kata politisi Partai Amanat Nasional itu.
Patrialis menambahkan, Kementerian Hukum dan HAM selesai merancang pedoman penyelenggaraan HAM oleh penyelenggara negara termasuk para kepala daerah. Selanjutnya, rancangan itu diserahkan kepada Presiden untuk mendapat pengesahan melalui Keputusan Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
