Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menghadapi diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Langkah tersebut harus melibatkan aspek kampanye, penelitian, sosialisasi, lobi dan diplomasi. Demikian disampaikan anggota Komisi VI Lamhot Sinaga dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan tengah pekan ini.
Langkah-langkah komprehensif tersebut menurutnya makin intensif dilakukan oleh Wamendag Jerry Sambuaga. Itulah sebabnya anggota Komisi VI ini mengapresiasi Wamendag.
“Dalam pantauan kami, Wamendag sudah mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan agar wacana kelapa sawit tidak hanya didominasi oleh Uni Eropa yang kontra saja tetapi juga kita mampu berperan dalam kampanye bahwa banyak keunggulan dan sisi positif kelapa sawit. Kami apresiasi Wamen Jerry Sambuaga karena menurut kami sawit adalah komoditas strategis untuk Indonesia.” Kata Lamhot Sinaga.
Menanggapi apresiasi tersebut, Jerry mengatakan bahwa upaya-upaya inovasi dan improvisasi dalam kampanye dan diplomasi sawit adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan sawit secara keseluruhan. Pemerintah melakukan segala upaya agar sawit memberikan dampak positif yang maksimal bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Di tengah pandemi Covid-19, Pinago Utama (PNGO) mantap melantai di BEI
“Pembangunan sawit ini multi sektor. Ada Kementerian dan Lembaga yang berkontribusi memperbaiki tata kelola perkebunan dan aspek pengembangan. Kami berfokus pada aspek perdagangannya. Nah secara lintas kementerian kami terkoordinasi dalam arahan Presiden dan Pak Menko. Sementara untuk internal saya ikut dalam arahan dan koordinasi Pak Mendag. Semua itu agar hasilnya baik buat semua. Bukan hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan ekologisnya.” Tutur Jerry.
Menurut Wamendag, kekuatan kampanye sawit Indonesia harus tercermin dalam wacana publik baik di dalam maupun di luar negeri. Kampanye negatif kelapa sawit merugikan banyak pihak di Indonesia, bahkan juga konsumen itu sendiri yang akhirnya harus memilih produk pengganti yang tidak lebih murah dan tidak lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu perlu upaya bukan hanya mengimbangi kampanye negatif sawit tersebut tetapi juga mengatasinya.
“Semua orang sebenarnya dirugikan dengan kampanye negatif sawit, termasuk konsumen di seluruh dunia. Oleh karena itu perlu ada counter wacana yang baik.”
Menurut Jerry Sambuaga, Kementerian Perdagangan adalah kementerian yang memang sudah seharusnya menjadi pemimpin dalam kampanye dan diplomasi positif kelapa sawit. Ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kemendag yang memang diberikan tugas dalam pengembangan perdagangan, penyelesaian sengketa dan urusan teknis perdagangan lainnya.
Baca Juga: Apkasindo minta KUR bank BUMN sebagai pendamping dana peremajaan sawit rakyat
Konteks terbaru yang sedang dilakukan adalah dilakukannya gugatan atas diskriminasi sawit oleh Uni Eropa di WTO. Indonesia berhasil membawa gugatan ini ke panel yang rencananya akan dimulai Desember ini.
Ketika ditanya mengenai langkah apa yang sebaiknya dilakukan ke depan. Wamen Millenial ini mengatakan bahwa pihaknya sedang menjalin komunikasi yang intensif dan berkoordinasi dengan kalangan dunia usaha dan kementerian terkait. Ia menargetkan terbentuknya kerangka institusi atau program bersama dimana semua stakeholder bisa berperan dalam perjuangan sawit ke depan.
“Jadi, kita sedang berusaha bersama-sama menyusun kerangka itu. Jadi ke depan, kita sudah punya sebuah pedoman dan job description masing-masing pihak dalam kampanye dan diplomasi sawit yang komprehensif ini. Dengan begitu kerja kita makin baik, komunikasi kita makin harmonis dan tidak ada lagi overlapping baik antar Lembaga maupun antar pelaku usaha. Kalau itu bisa kita lakukan, pasti hasilnya juga akan lebih maksimal. Ditambah lagi ini sejalan dengan mekanisme gugatan kita di WTO."
Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan kali ini membahas Rencana Kerja & Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Isu diplomasi perdagangan muncul karena berkaitan dengan keinginan presiden memperluas pasar ekspor yang menentukan pendapatan negara.
Selanjutnya: Ekspor produk pertanian dan rempah melesat di saat pandemi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
