Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan pengolahan lahan Food Estate seluas 30.000 hektare (ha) di Kalimantan Tengah (Kalteng) bakal diselesaikan pada akhir November 2020.
Melihat ini, Komisi IV DPR meragukan target yang ditetapkan oleh Kementan. Pasalnya, hingga 13 November, realisasi olah lahan Food Estate baru mencapai 19.000 ha atau sekitar 63,40%.
Ketua Komisi IV DPR Sudin pesimistis target tersebut bisa tercapai mengingat saat ini sudah pertengahan November, namun sisa lahan yang harus diolah masih cukup besar atau sekitar 10.000 ha.
"Kalau saya bisa bilang 13 hari 10.000 ha itu tidak masuk akal," ujar Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementan, Selasa (17/11).
Menurut Sudin, untuk melakukan pengolahan lahan harus dikerahkan ribuan alat pertanian. Menurutnya, cetak sawah pun tak hanya sebatas land clearing. Dia menjelaskan, dibutuhkan persiapan sumber daya air, pengaturan irigasi, dan lainnya.
Baca Juga: Kendalian impor komoditas pertanian strategis, ini usul Kementan
Wakil Ketua Komisi IV Budi Djiwandono pun menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, untuk mengolah lahan 3.000 hingga 4.000 hektare saja dibutuhkan kerja keras dalam waktu yang sangat lama. Budi pun meminta agar data terkait Food Estate ini dipaparkan secara nyata.
"Jangan dengan gampangnya bilang 10.000 ha selesai dalam waktu 15.000 hari. Saya khawatir program food estate ini yang akan menjadi tulang punggung, menjadi lumbung pangan nasional. Kalau kita bicara kejujuran data saja tidak bisa, ini bisa-bisa gagal lagi," kata Budi.
Sementara itu, selain melaporkan tentang perkembangan pengolahan lahan Food Eetate, Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono menjelaskan realisasi penyaluran saprodi, di mana benih padi sudah tersalur untuk 24.195 ha, dolomit untuk 25.500 ha, pupuk NPK sekitar 7000 ha, juga sudah disalurkan pupuk hayati, herbisida dan juga urea. Sementara,realisasi tanam sudah mendekati 5000 ha.
Momon juga menyebut pelaksanaan pembangunan Food Estate tak hanya dilaksanakan oleh Kementan tetapi dari Kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah.
"Saat ini juga sedang dilakukan persiapan terkait aspek kelembagaan korporasi dan juga proses bisnis yang Insya Allah mulai bisa diimplementasikan mulai tahun 2021," katanya.
Selanjutnya: Komisi IV DPR kritik Kementerian Pertanian soal data impor gandum
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
