/2026/10/14/420687947.jpg "Komisi IV DPR Ingatkan Risiko Overfishing dalam Program Kampung Nelayan Merah Putih")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri mengingatkan risiko overfishing atau penangkapan ikan berlebih dalam pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Ia menilai, penambahan kapal ikan melalui program tersebut perlu memperhitungkan ketersediaan stok ikan dan daya dukung wilayah penangkapan.
Menurut Rokhmin, program KNMP memiliki konsep yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun, ia menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu diperhatikan agar pelaksanaannya tidak justru memperburuk kondisi perikanan nasional.
Salah satu persoalan tersebut adalah ketidakseimbangan antara jumlah kapal penangkap ikan dan ketersediaan sumber daya ikan di suatu wilayah.
"Kalau dengan adanya Kampung Nelayan kebijakannya menambah kapal ikan, makin overfishing dan makin hancur jumlah ikannya, nelayan miskin," ujar Rokhmin dalam agenda FGD Kampung Nelayan Merah Putih di Menara Kompas, Senin (19/10/2026).
Baca Juga: Presiden Prabowo Targetkan 100 Kampung Nelayan Beroperasi Akhir 2026
Ia menjelaskan, penambahan armada penangkapan ikan seharusnya didasarkan pada perhitungan potensi produksi perikanan di setiap wilayah. Dengan begitu, jumlah kapal dan jenis alat tangkap yang dioperasikan dapat disesuaikan dengan kemampuan sumber daya ikan untuk pulih.
Rokhmin mencontohkan, berdasarkan data yang ia sampaikan, sekitar 42% wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia telah mengalami overfishing. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan sebelum menambah kapasitas penangkapan.
Ia juga menyoroti kondisi perikanan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa. Menurut dia, sekitar 80% wilayah penangkapan dari garis pantai hingga 12 mil laut di kawasan tersebut sudah mengalami overfishing.
Karena itu, Rokhmin meminta pemerintah menghitung secara cermat jumlah kapal yang ideal untuk beroperasi di setiap lokasi KNMP. Perhitungan tersebut perlu mencakup potensi produksi ikan, harga jual, biaya melaut, hingga target pendapatan nelayan.
Ia menyebut, perhitungan tersebut dapat digunakan untuk menentukan jumlah nelayan dan kapal yang optimal, dengan mempertimbangkan target pendapatan nelayan sekitar Rp 7,5 juta per bulan.
"Harus dihitung berapa jumlah kapal ikan, jenis kapal semacam apa, jenis alat tangkap semacam apa yang bisa digelontorkan atau dioperasikan di daerah itu," katanya.
Baca Juga: Prabowo Beri Kapal 15 GT untuk Nelayan Miangas, Siapkan Kampung Nelayan Modern
Menurut Rokhmin, tanpa perhitungan yang memadai, kapal-kapal yang diberikan melalui program KNMP berisiko tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Saya takut jadi besi tua. Akan gagal karena problem kesejahteraan, yaitu produktivitas nelayan tidak ada komponennya," ujarnya.
Selain menyoroti penambahan kapal, Rokhmin menilai pembangunan fasilitas pendukung di kawasan KNMP juga harus disesuaikan dengan potensi produksi perikanan setempat.
Ia menyebut fasilitas seperti cold storage, pabrik es, dan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBUN) memang diperlukan. Namun, pembangunan fasilitas tersebut perlu didasarkan pada estimasi hasil tangkapan yang dapat didaratkan di setiap kawasan.
Menurut dia, pemerintah dapat terlebih dahulu menghitung potensi produksi ikan yang berkelanjutan atau maximum sustainable yield (MSY). Hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan untuk memperkirakan jumlah kapal yang ideal, volume ikan yang dapat didaratkan, serta kebutuhan fasilitas penyimpanan dan pengolahan ikan.
"Itu kalau sudah ketemu bisa dilihat di setiap kampung nelayan itu berapa nelayan yang boleh beroperasi dan berapa kapal ikan yang belum beroperasi, dari situ maka bisa kita estimasi berapa ikan yang bisa didaratkan per bulan," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono memastikan pembangunan kampung nelayan akan disesuaikan dengan potensi setiap wilayah pesisir di suatu daerah. Artinya setiap daerah akan memiliki fasilitas yang berbeda atau tidak seragam.
Menurutnya ada beberapa kampung nantinya dibangun khusus untuk kebutuhan produksi. "Jadi mereka malaut saja, yang kemudian hasilnya akan ditampung oleh offtaker," tambah Trenggono.
Namun, ada juga yang dibangun dan dikembangkan sebagai desa wisata seperti yang ada di Kampung Nelayan Kalamo Biak di Papua dan Kampung Nelayan Banyuwangi di Jawa Timur.
"Jadi kita fasilitasi seperti disana itu ada area tempat makan untuk menarik wisatawan. Jadi meman disesuaikan secara tematik," tegas Trenggono.
Baca Juga: KKP Gandeng Himbara Perluas Pembiayaan Kampung Nelayan Merah Putih
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
