| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.545.000 0 0,00%
USD/IDR 18.090 -19,00 -0,10%
IDX 5.074 23,34 0,46%
KOMPAS100 653 3,69 0,57%
LQ45 522 4,11 0,79%
ISSI 164 0,25 0,15%
IDX30 294 2,57 0,88%
IDXHIDIV20 400 5,32 1,35%
IDX80 76 0,47 0,63%
IDXV30 109 1,01 0,93%
IDXQ30 100 1,09 1,10%

NASIONAL / HUKUM

Komisi III DPR Minta Aset Sitaan Kasus Penipuan Dikembalikan Langsung ke Korban

Senin, 09 November 2026 / 16:43 WIB

ILUSTRASI. Ilustrasi dokumen (Shutterstock/Shutterstock)

Reporter: Aura Putri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Safaruddin mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana perlu mengatur mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana secara langsung kepada korban penipuan.

Menurutnya, pengembalian aset harus diprioritaskan, terutama bagi korban investasi bodong dan penipuan perjalanan umrah yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan kembali uangnya meski pelaku telah diproses hukum.

“Dan kita utamakan nanti ketika ada investasi bodong, penipuan dari umrah itu dimasukkan dan kita utamakan untuk mengembalikan aset-aset itu kepada yang korban,” ujar Safaruddin dikutip dari laman resmi DPR, Senin (9/11/2026).

Baca Juga: Meski Keyakinan Konsumen Naik, Pemulihan Ekonomi Indonesia Dinilai Belum Merata

Ia mengatakan, aset yang berhasil ditelusuri dan disita diharapkan dapat segera dikembalikan kepada masyarakat yang dirugikan. Dengan begitu, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian korban.

Safaruddin juga berharap pengembalian aset tersebut tidak harus melalui badan pengelola aset terlebih dahulu. Menurutnya, mekanisme tersebut berpotensi memperpanjang proses pengembalian hak korban.

“Kita mengharapkan seperti itu supaya kalau melalui badan itu nanti dikelola masuk ke negara lagi. Tapi kita harapkan untuk segera dikembalikan kepada para korban,” jelasnya.

Ia berharap ketentuan tersebut dapat dimasukkan dalam RUU Perampasan Aset sehingga memberikan perlindungan lebih bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

“Kita akan memasukkan itu dan akan segera dikembalikan. Mudah-mudahan dengan undang-undang perampasan aset ini bisa terlindungi korban-korban,” pungkasnya.

Selain itu, Safaruddin mengimbau masyarakat agar lebih cermat sebelum menempatkan dana dalam suatu investasi maupun menggunakan jasa perjalanan umrah. Masyarakat diminta memastikan kredibilitas serta kelayakan penyelenggara agar terhindar dari penipuan.