Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR mengkaji rencana revisi UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, secara substansi dan materi, UU 18/2008 telah komprehensif dan integrated. Lalu juga telah menerapkan pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir. Serta dengan melibatkan kolaborasi multistakeholder sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.
Siti juga mengatakan, muatan UU Nomor 18/2008 cukup visioner, yang pada saat penyusunannya telah sesuai dengan perkembangan persoalan-persoalan persampahan secara global.
"UU ini cukup dinamis mengikuti perkembangan zaman sehingga masih sangat relevan dalam menyelesaikan persoalan sampah yang magnitude dan dimensinya semakin kompleks dan berat saat ini dan di masa yang akan datang," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/11).
Baca Juga: KLHK Galang Komitmen Stop Wariskan Sampah dengan Menggalakkan Daur Ulang
Siti melanjutkan, hal yang penting dan mendasar adalah UU 18/2008 sangat relevan dan tepat untuk mengatasi persoalan sampah jika kita berkomitmen dan bekerja keras untuk mengawal pelaksanaannya.
"Pemerintah dalam hal ini tidak ada rencana untuk mengubah UU 18/2008," ucap Siti.
Dia mengatakan, pemerintah selama ini terus berupaya memaksimalkan penerapan UU 18/2008. Antara lain, dukungan kepada pemerintah daerah untuk kekuatan kapasitasnya, kemitraan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Serta pengawasan dan pendampingan serta sirkular ekonomi.
Adapun, capaian kinerja pengelolaan sampah nasional hingga akhir tahun 2021, berhasil mengelola sampah hingga sebesar 64,56% dari target 100 persen sampah terkelola pada tahun 2025.
Angka tersebut terdiri dari 15,62% kinerja pengurangan sampah nasional, dari target 30% pada 2025. Kemudian 48,94% capaian kinerja penanganan sampah nasional dari target 70% pada 2025.
Pemerintah telah memiliki data base persampahan SIPS (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah) dari sumberdata daerah. Pemerintah juga terus menjaga sistem yang ada dalam pengendalian dan mendorong pengelolaan sampah melalui instrumen reward and punishement. Seperti Adipura, sambil juga terus mendorong dengan reward Green Leadership melalui Nirwasita Tantra.
Menanggapi hal tersebut, Baleg DPR RI akan mempelajari materi penjelasan dan dari interaksi bersama KLHK dan Kementerian PUPR. Selanjutnya Baleg DPR RI akan memberikan rekomendasi tentang rencana selanjutnya tentang UU Nomor 18 Tahun 2008.
Sebagai informasi, UU 18/2008 telah memiliki beberapa regulasi turunan. antara lain :
(1) PP No.81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
(2) PP No.27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
(3) Perpes No. 97/2017 tentang Jakstranas SRT SSSRT;
(4) Perpres No. 83/2018 tentang Pengelolaan Sampah Laut;
(5) Perpres No. 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
(6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
(7) Permen LHK No.14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
(8) Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan Kapolri tentang Pelaksanaan Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri;
(9) Surat Edaran gerakan pilah sampah dari rumah, minim sampah, eco-office, dll;
(10) Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pembatasan Sampah;
(11) Permen PU No.3/2013 tentang Penyelenggaraan Sarana Prasarana Persampahan dalam Penanganan SRT SSSRT;
(12) Permen LHK No.P.70/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal;
(13) Permen LHK No. P.59/2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan TPA Sampah;
(14) Permen LHK No. P.10/2018 tentang Jakstrada;
(15) Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD;
(16) Permen LHK No. P.76/2019 tentang Adipura;
(17) Permen LHK No. P.26/2020 tentang Penanganan FABA Hasil Pengolahan Sampah secara Termal;
(18) Permendagri No. 7/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
(19) Peraturan Menteri Keuangan No.26/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah;
(20) Permen LHK No. 6 Tahun 2022 tentang SIPSN.
Baca Juga: Menteri LHK Ajak Masyarakat Olah Sampah Plastik Menjadi Sumber Daya Ekonomi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
