Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
Pihaknya juga akan lakukan koordinasi dan konsultasi intensif pelaksana lapangan dengan Posko Tanggap Darurat Covid-19 di wilayah masing-masing, guna memastikan perkembangan status di daerah setempat.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Eksosistem KLHK, Wiratno menjelaskan Kepala TN/TWA/SM juga telah melakukan kerjasama dengan instansi kesehatan setempat. Di antaranya Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik Kesehatan, dokter untuk merencanakan penerapan Protokol Kesehatan di lokasi kunjungan wisata alam pada TN/TWA/SM.
Tak hanya itu Kepala TN/TWA/SM bekerjasama dengan instansi terkait setempat, seperti Pemda sampai tingkat Kecamatan dan Desa, BPBD, PVMBG, Kepolisian, TNI, Basarnas, dan PMI, dalam rencana pelatihan bencana dan tanggap darurat.
Protokol kesehatan di area TN/TWA/SM tersebut di antaranya memuat pembatasan jumlah pengunjung yaitu hanya 10-30% dari daya dukung daya tampung atau rata-rata pengunjung tahun lalu. Nantinya secara bertahap dapat ditingkatkan sampai maksimal 50% sesuai hasil evaluasi.
Baca Juga: KLHK pastikan 29 taman nasional dan wisata alam siap dibuka, di mana saja?
Usai evaluasi akan ada keputusan melanjutkan membuka kunjungan, atau menutup kembali apabila terjadi kasus penularan. Rincian protokol secara lengkap disesuaikan kondisi masing-masing TN/TWA/SM (site specific) memuat arahan-arahan sebagaimana yang ada dalam protokol Covid-19 seperti jaga jarak, penggunaan masker dan hand sanitizer, pemeriksaan suhu tubuh, surat sehat, asuransi dan untuk sementara khusus pendakian hanya diperbolehkan untuk kegiatan 1 hari atau one-day trip.
Guna menjamin penerapan protokol Covid-19 dan protokol kunjungan di TN/TWA/SM, maka pengelola terus melakukan simulasi, uji coba, pelatihan serta sosialisasi pembukaan dilakukan kepada semua petugas TN/TWA, dan semua pihak terkait, mulai dari kepolisian, TNI, aparat desa dan kecamatan.
Adapun, sanksi dapat diberikan kepada pengunjung atau siapa pun yang tidak mematuhi protokol tersebut dalam bentuk melarang yang bersangkutan untuk masuk ke TN/TWA/SM, atau bentuk-bentuk sanksi sosial lainnya, seperti menyemai bibit, menanam pohon, membersihkan kawasan, mengumpulkan sampah, posting promosi di medsos, dan lainnya.
Pelaksanaan pembukaan diproyeksikan untuk tahap pertama, dimulai dari pertengahan Juni sampai pertengahan Juli 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
