Reporter: Handoyo | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Pemda) masih menjadi kendala dalam perizinan investasi di dalam negeri.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengakui, kebijakan perizinan yang diterbitkan antara pemerintah pusat dengan pemda masih banyak yang belum satu suara.
Oleh karena itu perlu dicarikan solusi agar perizinan tidak berbelit belit dan menyusahkan investor. Dengan format sendiri-sendiri dari pemda, maka Indonesia tidak lagi menjadi potensi pasar yang besar.
Guna membenahi persoalan ini, BKPM mulai menerapkan konsep Koordinasi, Integrasi dan Standarisasi (KIS). "Penerapan (KIS) ini tidak bisa ajaib, harus dikerjakan secara bertahap," kata Thomas, Rabu (8/3).
Untuk mengimplementasikan kebijakan satu pintu itu, BKPM bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk lebih terkoneksi dengan baik. Bahkan, saat ini tengah dikaji untuk membuat standar yang sama di seluruh BKMD kabupaten kota yang ada di Indonesia menggunakan teknologi awan (cloud).
"Saya tahu bahwa BKPMD DKI Jakarta dan Surabaya sudah canggih sekali, tapi untuk daerah lain masih harus ditingkatkan disamakan sehingga kita buat satu. Dari awal di cloud, jadi semuanya format sama, ini masih dikerjakan oleh BKPM dengan Kemdagri," kata Thomas.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie mengatakan, belum terstandarnya peraturan perizinan di daerah-daerah disebabkan beberapa hal. "Pusat tugasnya beri norma standar dukungan untuk daerah, itu belum semua bisa kami terapkan di daerah karena kondisi berbeda-beda di provinsi. Karena perbedaan SDM," kata Irianto.
Namun, sebagai provinsi baru, Irianto berkomitmen kepada para investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di Kaltara akan diberikan bantuan pengurusan hingga selesai dan siap beroperasi.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, posisi Kaltara sangat strategis karena berada di jantungnya pasifik ke arah kanan. Kaltara juga memiliki potensi SDA yang besar, berupa sumber energi renewable, yaitu dari sungai-sungai itu potensinya bisa dibuat hydropower, yang kapasitasnya bisa sampai 20 megawatt.
Selain itu di daerah Kaltara terdapat potensi tambang batubara muda, kelapa sawit, ada juga mineral lainnya. "Sehingga menjadi kunci bagi smelting adalah selain lokasi adalah sumber daya energi yang murah," kata Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
