Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengungkap, Indonesia saat ini memasuki darurat pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut ditandai dengan adanya learning loss yang kini terjadi.
Saat ini sudah terjadi penurunan tingkat partisipasi kasar para siswa. Serta orang tua siswa yang dinilai dalam posisi tidak siap menggantikan peran guru seterusnya.
"Karena itu saya merasa salah satu opsi terbaik adalah dalam rangka untuk menyudahi darurat pendidikan dengan berbagai pertimbangan yang serba sulit, pembelajaran tatap muka (PTM) itu menjadi opsi yang paling baik," jelas Syaiful dalam Rakornas KPAI, Senin (30/8).
Namun, Syaiful menegaskan pelaksanaan PTM tetap harus dilakukan secara terbatas dengan syarat-syarat tertentu. Pelaksanaan PTM terbatas dapat dilakukan dengan sekolah memberi opsi PTM terbatas hanya dua hari dalam satu pekan dan selebihnya adalah penggabungan pembelajaran daring dan fisik.
Baca Juga: Berakhir hari ini, apakah PPKM diperpanjang? Ini tren kasus Covid-19 sepekan terakhir
Oleh karenanya, Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), untuk terus mengambil inisiatif melaksanakan SKB 4 Menteri dengan berbagai cara untuk implementasinya di lapangan.
"Jadi keputusan SKB 4 Menteri itu tidak cukup hanya ditandatangani dan lalu tidak operasional di lapangan, karena itu Komisi X kami selama ini kami terus mendorong supaya Kemendikbud mengambil langkah-langkah inisiasi memprakarsai seluruh pelaksanaan implementasi SKB 4 Menteri ini bisa terlaksana," imbuhnya.
Terkait laporan Kemendikbudristek kepada Komisi X bahwa terdapat 12 pemerintah daerah yang belum berani memberikan izin pelaksanaan PTM terbatas.
Syaiful menyebut perlu adanya komunikasi langsung dari Kememdikbudristek kepada Pemerintah Daerah mengenai apa yang menjadi kendala PTM di wilayahnya.
"Kemendikbud nggak cukup menyampaikan ini kepada Komisi X. Kemendikbud harus turun langsung on the spot ke lapangan ditanya ada kendala apa, ada masalah apa, yang bisa dibagi perannya atau tanggung jawab apa yang harus dilakukan pemerintah daerah dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat supaya PTM ini bisa terlaksana," paparnya.
Baca Juga: Jika sekolah tatap muka tak juga dimulai, ini 3 risiko yang mengintai
Selain itu Syaiful menekankan perlunya akselarasi vaksinasi kepada guru, dosen dan tenaga kependidikan yang saat ini dinilai masih rendah. Percepatan vaksinasi kepada guru, dosen dan tenaga kependidikan juga harus diiringi vaksinasi kepada pelajar.
"Kita minta tuntaskan vaksinasi guru, dosen, tenaga pendidikan sambil berjalan vaksinasi siswa. Pelaksanaan PTM dengan berbagai syarat tentunya," tutur Saiful.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
