Ketahanan air tidak masuk program prioritas Jokowi

Reporter: Benedictus Bina Naratama | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Tidak dimasukkannya ketahanan air sebagai salah satu program prioritas Pemerintahan Jokowi-JK membuat Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) kecewa. Padahal ketahanan air menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Harian DSDAN, Adang Saf Ahmad ketika memberi keterangan dalam jumpa pers di Kementerian PU-PR. Ia mengaku sedikit kaget dengan tidak diikutkannya ketahanan air dalam program prioritas nasional. Padahal menurutnya untuk mencapai ketahanan pangan dan ketahanan energi yang menjadi cita-cita dari pemerintahan Kabinet Kerja, diperlukan ketahanan air.

"Ketahanan air seharusnya dimasukkan dalam program prioritas pembangunan. Karena ketahanan air menjadi penopang dari ketahanan pangan dan energi. Pemerintah telah mencanangkan pembangunan 50 waduk di seluruh Indonesia untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), serta 1 juta ha jaringan irigasi baru dan 3 juta ha rehabilitasi jaringan irigasi. Demi mewujudkan program tersebut perlu ditopang dengan ketahanan air," ujarnya, Selasa (16/12).

Untuk itu, Ahmad menuturkan dalam waktu dekat ini Dewan Sumber Daya Air Nasional berencana bertemu dengan Presiden Jokowi guna meminta ketahanan air dimasukkan kembali ke dalam program prioritas nasional.

"Dewan melihat bahwa ketahanan air tidak muncul di prioritas nasional. Oleh karena itu kami akan dengan Presiden Jokowi agar ketahanan air dapat masuk kembali di rencana prioritas pembangunan nasional," ujarnya.

Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan nasional di empat bidang, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kemaritiman dan kelautan, dan ketahanan pariwisata. Langkah ini diambil sebagai bentuk pengalihan ratusan triliun subsidi BBM ke sektor yang lebih produktif pada bulan lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News