Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Dalam dua pekan ke depan, pemerintah akan menentukan pilihan atas tawaran kerjasama pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang sudah dilirik oleh investor China dan Jepang.
Tak mau kalah dengan proposal penawaran dari China, investor Jepang memperbaiki tawarannya dengan memperbaiki proposal penawaran kepada pemerintah.
Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Luky Eko Wuryanto mengatakan, dalam perbaikan proposalnya, Jepang juga menawarkan untuk membangun proyek kereta api cepat tanpa pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Skema baru dari Jepang ini berbeda dengan penawaran yang diajukan sebelumnya.
Catatan saja, berdasarkan hasil studi kelayakan proyek kereta cepat Jakarta -Bandung tahap I yang dilakukan beberapa waktu lalu, Jepang menyatakan proyek kereta cepat memiliki tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) negatif.
Artinya, proyek ini tidak menguntungkan, sehingga pembangunannya tak bisa diserahkan sepenuhnya ke swasta.
Alhasil, dalam proposal awalnya, Jepang menawarkan mekanisme kerjasama pemerintah dan swasta serta badan usaha milik negara (BUMN) dengan porsi masing-masing 16%, 10% dan 74%.
"(dalam penawaran baru) Peran pemerintah tidak ada lagi. Hanya ada BUMN dan swasta," ujar Luky Eko, kepada KONTAN, Rabu (12/8).
Tapi, Luky masih enggan merinci nilai tawaran baru yang diajukan Jepang untuk proyek kereta api cepat ini.
Yang pasti, tawaran pengerjaan proyek kereta cepat tanpa melibatkan dana APBN ini sama dengan tawaran yang diajukan pemerintah China.
Pemerintah bilang tak terburu-buru memutuskan tawaran kerjasama yang akan dipilih untuk proyek ini.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil bilang, pemerintah masih menimbang tawaran dari dua negara itu.
Rencananya pekan ini, pemerintah akan menunjuk tim independen untuk mengkaji kelayakan proposal dari China dan Jepang.
"Kami tunjuk konsultan minggu ini," kata Sofyan, awal pekan ini.
Alhasil, pilihan pemerintah, siapa yang mengerjakan proyek ini ditetapkan pekan depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
