kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Pemerintah ingin kendalikan inflasi dari daerah


Selasa, 23 Januari 2018 / 06:50 WIB
Pemerintah ingin kendalikan inflasi dari daerah
ILUSTRASI.


Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menargetkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bisa terbentuk di seluruh daerah Indonesia pada tahun ini. Sebab dari 541 daerah kabupaten, kota, dan provinsi, tinggal 21 daerah yang belum memiliki TPID. Pembentukan TPID menjadi langkah penting untuk stabilisasi inflasi.

Dengan adanya TPID di seluruh daerah, pemerintah ingin pengendalian harga dimulai dari daerah yang selama ini jadi sumber inflasi. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, 21 daerah tersebut rata-rata berada di Indonesia bagian timur. Itu pula yang selama ini menyebabkan inflasi di Indonesia timur selalu di atas rata-rata nasional.

Pada Desember lalu, inflasi bulanan secara nasional hanya 0,71%. Namun, inflasi sejumlah daerah seperti Jayapura mencapai 2,28%, Merauke 0,97%, Ternate 1,29%, dan Tual 1,54%. Dia mengklaim pembentukan TPID yang dimulai sejak 2008 efektif mengendalikan inflasi. Sebab sebelum tahun 2008, inflasi tahunan cenderung di atas 5%. Bahkan tahun 2005, inflasi tahunan menembus 17,11%.

Apalagi menurut Tjahjo, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sangat bergantung dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, untuk pengendalian inflasi, peran daerah sangat diperlukan. "Daerah harus care. Bahwa pertumbuhan nasional akan semakin baik kalau daerah baik," kata Tjahjo usai rapat TPID di BI, Senin (22/1).

Untuk menyelesaikan pembentukan TPID, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri diminta terjun langsung ke daerah. "Daerah yang belum ada TPID ada di wilayah timur, misalnya Papua. Ini karena masalah geografis, sinergi, inovasi. Kami minta Bangda terus mendorong Pemda terkait," jelas Tjahjo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pemerintah membidik tingkat inflasi yang kian rendah setiap tahun. Tahun lalu, inflasi ditargetkan di level 4% plus minus 1%. Mulai tahun ini turun menjadi 3,5% plus minus 1% dan tahun 2020 menjadi 3% plus minus 1%.

Untuk mencapai itu, Darmin menegaskan, harus dibantu dari daerah. Pasalnya, sumber inflasi yang besar adalah dari harga bahan pangan di daerah. Itu terlihat dari inflasi sepanjang 2017 yang secara umum sebesar 3,61%, namun inflasi bahan makanan mencapai 1,26%. Tahun ini, bahan pangan diperkirakan menyumbang inflasi besar karena sejumlah komoditas sedang naik harga, seperti beras, cabai, hingga daging ayam.

Untuk itu pemerintah akan mengundang seluruh TPID untuk berunding. Diharapkan dengan rapat nasional itu akan bisa menghasilkan kebijakan untuk stabilisasi inflasi dari daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×