kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.296.000   12.000   0,53%
  • USD/IDR 16.625   22,00   0,13%
  • IDX 8.166   -3,25   -0,04%
  • KOMPAS100 1.116   1,38   0,12%
  • LQ45 785   -0,49   -0,06%
  • ISSI 290   2,10   0,73%
  • IDX30 411   -1,02   -0,25%
  • IDXHIDIV20 464   1,23   0,27%
  • IDX80 123   0,22   0,18%
  • IDXV30 133   0,73   0,55%
  • IDXQ30 129   0,06   0,05%

Kemnaker: Perpres 7/2019 perkuat perlindungan tenaga kerja


Selasa, 26 Februari 2019 / 16:12 WIB
Kemnaker: Perpres 7/2019 perkuat perlindungan tenaga kerja


Reporter: Abdul Basith | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peraturan Presiden (Perpres) nomor 7 tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja akan memperkuat perlindungan bagi pekerja. Pada Perpres tersebut akan terdapat penambahan jenis penyakit yang ditanggung oleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKk). Hal itu akan menjadi pedoman dalam penanganan penyakit akibat kerja.

"Perpres sebagai pedoman untuk perlindungan para peserta yang mengalami penyakit akibat kerja," ujar kontak Direktur Jaminan sosial tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Wahyu Widodo saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (26/2). Jenis penyakit yang dilampirkan dalam Perpres 7/2019 juga dapat digunakan sebagai pedoman oleh peserta JKK.

Wahyu menilai Perpres tersebut akan menambah perlindungan bagi tenaga kerja. Selama ini pedoman JKK menggunakan Keputusan Presiden (Kepres) nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja. "Otomatis arahnya lebih jelas dan lebih menjamin keselamatan kerja," terang Wahyu.

Berdasarkan lampiran terdapat sejumlah penyakit yang akan menerima manfaat JKK. Antara lain terdapat penyakit yang disebabkan faktor kimia, fisika, biologi, saluran pernapasan, kulit, otot dan kerangka, gangguan mental, serta sejumlah kanker yang disebabkan beberapa zat dan penyakit spesifik yang menyerang profesi tertentu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×