kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45982,12   -8,25   -0.83%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kemnaker optimistis tingkat kesenjangan gender bisa ditekan hingga 25% pada 2025


Kamis, 18 Februari 2021 / 21:11 WIB
Kemnaker optimistis tingkat kesenjangan gender bisa ditekan hingga 25% pada 2025
ILUSTRASI. Kemnaker optimistis tingkat kesenjangan gender bisa ditekan hingga 25% pada 2025


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus mendukung capaian Brisbane Target, yaitu komitmen para pimpinan Negara G20 untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender pada partisipasi angkatan kerja hingga mencapai 25% pada tahun 2025. Kemnaker pun optimistis dapat mencapai target tersebut di 2025.

"Dalam pencapaian Brisbane Target, Indonesia optimis mencapai angka 25% untuk tingkat kesenjangan gender pada partisipasi angkatan kerja tahun 2025," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/2).

Adapun, Anwar mengatakan, tingkat kesenjangan partisipasi angkatan kerja Indonesia telah mencapai 29,28% pada tahun 2020. Karenanya, Anwar meminta dukungan berupa kemudahan akses dan kemudahan mobilitas untuk memperoleh pelatihan, bantuan modal, pembinaan kewirausahaan, perlindungan sosial yang mencukupi, serta lingkungan kerja yang kondusif bagi kelompok bukan angkatan kerja, khususnya mereka yang mengurus rumah tangga.

"Dukungan tersebut pastinya dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja, baik wanita maupun laki-laki, dan dapat menurunkan tingkat kesenjangan partisipasi angkatan kerja," ujar Anwar.

Baca Juga: Ada permenaker 2/2021, Kemenaker: Penyesuaian upah pekerja tak bisa dilakukan sepihak

Adapun, Anwar mengatakan Indonesia sangat mengapresiasi dan mendukung tema isu yang diangkat oleh Presidensi Italia terkait Perlindungan Sosial. Menurutnya, perlindungan sosial sangat penting karena menjadi kunci pertumbuhan ekonomi, terutama pada masa pandemi.

Ia menyatakan, bantuan kesehatan dan peningkatan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan merupakan langkah prioritas yang akan diambil Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan perlindungan sosial, khususnya pada masa pandemi.

Hal lain yang ia kemukakan pada forum tersebut terkait perlindungan sosial, di mana Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia mengatakan, UU tersebut memberikan reformasi bagi implementasi program perlindungan sosial dan juga dukungan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Selain dihadiri oleh seluruh Negara anggota G20, pertemuan virtual G20 Employment Working Group (EWG) pertama pertama ini juga dihadiri beberapa negara observer (pengamat) seperti Spanyol, Singapura, Rwanda, Brunei Darussalam, Kongo, dan Nepal. Kehadiran mereka untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman nasional mereka terhadap pembahasan isu ketenagakerjaan yang diangkat oleh Presidensi Italia.

Pertemuan EWG ini bertujuan untuk membahas isu ketenagakerjaan yang terkait dengan kesenjangan gender pada tingkat partisipasi angkatan kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja. Sedangkan isu ketenagakerjaan lain mengenai pemanfaatan digitalisasi dalam dunia kerja akan dibahas pada EWG ke-dua yang akan diselenggarakan pada bulan April tahun ini.

Selanjutnya: Menaker dorong peningkatan investasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×