Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - BOGOR. Kementerian Keuangan (Kemkeu) meminta kepada partai politik (parpol) untuk tidak akan mengucurkan dana saksi untuk Pemilu Umum (Pemilu) 2019.
Wakil Menteri Keuangan Madiasmo mengatakan, ketentuan terkait saksi Pemilu sudah tercantum jelas dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Engga kita ikuti UU Pemilu seperti apa," katanya saat ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (22/10).
Sebab, dalam UU tersebut pasti sudah ada anggaran di APBN tersendiri. "Kalau nambah skan nanti pembahasan lagi," katanya. Terlebih ketentuan saksi, sudah disiapkan oh Bawaslu.
"Ya itu dari situ, dari anggaran yang ada. Bukan sendiri, ini kan saksi bawaslu bukan Parpol," tambah Madiasmo. Dengan begitu, ia menghimbau kepada parpol untuk mematuhi peraturan yang ada.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI mengusulkan dana saksi Pemilu 2019 ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan bukan dibebankan ke partai politik.
Hal ini disampaikan ketika mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri di komplek DPR RI Senayan pada Selasa (16/10) lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_05052510573600.jpg)
