Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Percepatan penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) terus dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tercatat progres penyerapan anggaran hingga tanggal 18 Agustus 2020 capai 60,19% atau senilai Rp 6,83 triliun dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 11,49 triliun dari pagu Kementerian PUPR TA 2020 sebesar Rp 83,97 triliun.
Sedangkan, penyerapan tenaga kerja dari Program PKT sebanyak 493.943 orang atau sebesar 80,38% dari rencana 614.480 orang.
Baca Juga: Anggota Komisi IX DPR minta subsidi upah tak diskriminatif
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Basuki dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id pada Rabu (19/8).
Adapun, untuk memperluas kesempatan kerja, Kementerian PUPR juga melakukan perubahan skema pada program atau kegiatan infrastruktur yang semula bersifat kontraktual, tetapi dilaksanakan dengan pola Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp 654,4 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80.888 orang. Hingga saat ini progresnya sudah sebesar 40,54% atau senilai Rp 265,3 miliar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 26.862 orang atau sebesar 33,20%.
Selanjutnya untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian PUPR juga memperluas cakupan program PKT. Perluasan cakupan program PKT tersebut diperuntukkan untuk pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) dengan total anggaran Rp 1,2 triliun.
Baca Juga: Ekonom Indef proyeksikan rasio utang naik 43%-47% dari PDB di tahun 2021
Untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 Km di 34 Provinsi yang akan dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun.
Alokasi anggaran tersebut dibagi untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional di Wilayah Barat yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, sebesar Rp 587 miliar dan Rp 413 miliar untuk di Wilayah Timur yaitu Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua. Pelaksanaan lapangan telah dimulai hari ini, misalnya di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Kemudian, untuk pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100 ribu Ton dengan anggaran Rp 200 miliar di 34 Provinsi. Alokasi tersebut sebesar Rp 120 miliar diperuntukkan untuk di Wilayah Barat yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Rp 80 miliar untuk di Wilayah Timur diantaranya Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
