kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Kementerian PU: 1,7 Juta Hektare Daerah Irigasi Mengalami Kerusakan


Kamis, 04 Maret 2010 / 16:21 WIB


Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Tri Adi

JAKARTA. Produksi pertanian dalam negeri terancam akan terus mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya, rusaknya sistem irigasi di banyak daerah. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan audit teknis terhadap beberapa daerah irigasi yang tersebar di seluruh daerah. Hasil audit menunjukkan bahwa kerusakan irigasi lumayan parah.

Dari total daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sudah diaudit seluas 2,9 juta hektare. Terdapat 1,7 juta hektare yang mengalami kerusakan. Dari total yang rusak itu terdapat 182.700 hektare mengalami kerusakan berat. Lalu 998.900 hektare mengalami kerusakan sedang dan sisanya mengalami kerusakan ringan. Kerusakan itu belum termasuk daerah yang belum diaudit sebanyak 4,3 juta hektare. Artinya daerah irigasi ini masih bisa terus bertambah.

Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mochamad Amron mengatakan, kerusakan irigasi ini memang bisa menggangu produksi pertanian. Tapi dia mengatakan,irigasi yang mempunyai kerusakan ringan masih bisa dipakai untuk produksi. Meskipun begitu, Kementerian akan terus berusaha untuk memperbaikinya.

"Ini jadi program rencana strategis lima tahunan ke depan," ujar Amron di kantornya, Kamis (04/3). Sayangnya, dia belum mau mengungkapkan jumlah anggaran untuk memperbaiki ini. Anggaran yang akan dipakai bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Pusat maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Yang pasti, menurut Amron, perbaikan yang perlu untuk segera dilakukan adalah irigasi di daerah-daerah pada 13 provinsi lumbung pangan. Seperti di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. "Untuk produksi pangan dalam negeri," ujar Amron.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×