Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendanai 25 proyek melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) availability payment (AP) dengan nilai total proyek sebesar Rp 156 triliun per Oktober 2022.
Dengan pencapaian realisasi tersebut, Sri Mulyani bilang bahwa hal tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah bisa menarik banyak investasi dari swasta untuk ikut turut membangun Indonesia.
"Kita sudah ada 25 dari proyek KPBU yang selesai dengan nilai lebih dari Rp 150 triliun, dimana 15 sudah beroperasi dan sekarang masih ada pipeline KPBU," ujar Sri Mulyani dalam acara Penandatangan Proyek KPBI Pengembangan Proving Groud Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, Senin (31/10).
Baca Juga: Ancaman Geopolitik Hingga Resesi, Sri Mulyani: Bukan Tantangan yang Mudah
Bendahara Negara tersebut menegaskan, pihaknya akan terus berkomitmen untuk menarik banyak investasi dari pihak swasta melalui skema KPBU guna mendukung pemulihan ekonomi yang sedang berjalan.
"Kita optimis namun kita juga waspada. Itu adalah cara kita menghadapi dan terus mengelola ekonomi Indonesia," katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, implementasi skema KPBU yang didukung oleh Kementerian Keuangan sudah berjalan lebih dari satu dekakde melui berbagai penyediaan fasilitas fiskal, seperti persiapan proyek dan pendampingan transaksi atau Project Development Facility (PDF), serta Dukungan Kelayakan.
"Hingga per Oktober 2022, fasilitas fiskal tersebut berhasil mentransaksikan 25 proyek KPBU di Indonesia, dengan nilai investasi sekitar Rp 156 triliun," katanya Luky.
Baca Juga: Sri Mulyani Jamin RUU PPSK Tidak Akan Rusak Sistem Keuangan Negara
Selain itu, saat ini pihaknya juga terus membantu 5 proyek KPBU yang sedang dalam tahap penyiapan, sebut saja proyek Bandara Singkawang di bawah Kementerian Perhubungan.
Ada juga fasisilitas pendanaan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk proyek pemerintah pusat dan fasilitas pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
