Reporter: Virdika Rizky Utama | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengadakan rapat kerja dengan Dewan Perkawilan Rakyat (DPR) terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 dan Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun, rapat yang berlangsung di ruang sidang Komisi VI DPR ini tidak dihadiri oleh Menteri Negara (Meneg) BUMN, Rini Soemarno. Sebagai gantinya, presiden menujukkan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.
Memulai rapat tersebut, Bambang menyampaikan bahwa anggaran Kementerian BUMN dipotong sebesar Rp 95,077 milyar. Sebelumnya, pada APBN 2016, jumlah anggaran kementerian BUMN sebesar Rp 345 milyar. “Pemotongan ini sesuai dengan perekonomian Indonesia yang sedang slow down,” katanya, Kamis (16/06).
Tak hanya itu, lanjutnya, pemotongan ini juga dipengaruhi tidak sesuainya asumsi makro pemerintah dengan kenyataan yang ada. “Kita tahun lalu memperkirakan harga minyak dunia US$ 50 per Barel. Nyatanya, harganya minyak dunia US$ 35 per Barel,” ujarnya. Alhasil, lanjutnya, jumlah penerimaan negara pun menurun.
Penghematan di kementerian BUMN yakni menunda renovasi gedung, pelaksanaan pembinaan dan monitoring BUMN, pemotongan anggaran sisa lelang, dan biaya operasional seperti rapat.
Imam Apriyanto Putro, Sekretaris Menteri Negara BUMN mengeluhkan pemangkasan anggaran. “Renovasi gedung sangat mendesak," kata Imam. Gedung Kementerian BUMN sudah berumur lebih dari 30 tahun dan sudah semestinya diperbaiki.
Anggota Komisi VI DPR, Sartono, sangat menyayangkan pemangkasan anggaran ini. Namun, ia juga menilai kinerja Kementerian BUMN dalam mengelola anggaran jelek.
"BUMN kerjanya tidak cakap,” kata politisi Partai Demokrat. Sejauh ini Kementerian BUMN baru menggunakan anggaran Rp 50,67 milyar atau sebesar 14,69%.
PMN ditunda
Sementara itu, pembahasan mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) 2016 berlangsung alot. Saat rapat paripurna APBN 2016 pada 30 Oktober 2015, DPR menyetujui APBN 2016 dengan syarat pemerintah menunda pencairan PMN dan merevisinya dalam APBN-P 2016.
Pada pagu anggaran APBN 2016, alokasi dana PMN untuk BUMN sebesar Rp 40,92 triliun. Sedangkan, dalam RAPBN-P dana PMN sebesar Rp 53,98 triliun. Penambahan sebanyak Rp 13 Triliun tersebut diperuntukkan untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Namun, PMN ini kembali ditunda. "Ini tidak etis. Beberapa anggaran kementerian dan lembaga dipotong, masak PMN malah nambah,” kata ujar anggota Komisi VI DPR Dwie Aroem Hadiatie.
Nantinya, DPR, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan mengadakan pertemuan kembali khusus membahas PMN. Belum jelas kapan pelaksanaannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
