Kementan Catat 40.000 Hektar Sawah Terdampak Banjir Sumatra - Aceh

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bencana banjir di Provinsi Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara berdampak kepada sektor pertanian. 

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mencatat, saat ini ada 40.000 hektare lahan pertanian terdampak banjir di tiga provinsi.

“Dari jumlah itu, yang mengalami puso sekitar 4.500-5.000 hektare. Yang jelas kami hitung mana yang terdampak, khususnya puso yang paling prioritas karena petani sudah mau panen tetapi gagal panen. Itu harus kita tangani,” kata Sudaryono di Kantor Kementerian Pertanian, Rabu (10/12/2025). 

Baca Juga: Apindo Berharap Regulasi Soal Pengupahan Bisa Lebih Sustain, Ini Penyebabnya

Sudaryono menyampaikan pemerintah telah menyiapkan langkah tanggap darurat sekaligus program rehabilitasi agar petani bisa segera kembali berproduksi. Dia memastikan berbagai bantuan dikerahkan untuk memulihkan pertanian di wilayah terdampak bencana. Bantuan itu tidak hanya komoditas padi, tetapi juga pada komoditas pertanian lainnya.

“Benih, alat mesin pertanian, bahkan KUR kalau ada pinjaman, dan lain-lain, pemerintah cover itu semua. Termasuk komoditas lain, jagung, termasuk ternak ya,” ujar Sudaryono. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan turut memperbaiki sawah-sawah petani yang rusak akibat banjir dan longsor. 

"Kemudian sawah-sawah yang rusak akan direhabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya petani-petani tidak usah khawatir," kata Prabowo dipantau melalui live streaming youtube Sekretariat Presiden, Minggu (7/12/2025). 

Prabowo juga memastikan akan menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang sudah tidak bisa berproduksi karena bencana ini. 

Kepala Negara menegaskan kebijakan ini diambil karena kerusakan tersebut dianggap sebagai kondisi keadaan terpaksa atau force majeure, bukan kelalaian petani. 

"Utang-utang, KUR, karena ini keadaan alam ya, kita akan dihapus. Jadi petani tidak usah khawatir tidak bisa mengembalikan utang karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa (force majeure)," tambah Prabowo

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News