Reporter: Adi Wikanto | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Kasus pemalsuan ternyata juga melanda sampai di jantung keuangan negeri ini. Saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah sibuk mengusut kasus anggaran palsu Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat (Jabar).
Anggaran fiktif dari Pemda Jawa Barat ini terjadi karena ada pejabat daerah yang memalsukan tanda tangan pejabat Kemenkeu. Untuk mengusut masalah ini Kementerian Keuangan tidak mau main-main dan mereka segera melibatkan pihak Kepolisian.
Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo kasus ini terjadi pada penggunaan anggaran 2010. Kasus ini terlacak setelah diketahui adanya perbedaan jatah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Pemda Jabar. Sayangnya, Agus enggan memberi keterangan secara rinci.
Asal tahu saja, jatah DIPA Pemda Jabar sesuai APBN 2010 Rp 25,48 triliun. Dari jumlah tersebut, terbagi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 18,21 triliun dan Rp 174 triliun untuk Dana Alokasi Khusus (DAK). "Setelah ditelusuri, ada DIPA yang tidak sesuai catatan awal," kata Agus, usai rapat di DPR, Rabu (20/10).
Atas kasus ini, Agus bilang Kemenkeu akan lebih selektif dan berhati-hati karena kasus pemalsuan memang rawan terjadi. Bayangkan saja di Indonesia ada 22.000 satuan kerja pemerintah yang mengajukan dana kepada Kemenkeu. "Kita akan tegakan aturan, kalau di tempat lain ada juga akan ditindak," jelas Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
