Reporter: Martina Prianti | Editor: Edy Can
JAKARTA. Sistem penghargaan dan hukuman alias reward dan punishment untuk mempercepat anggaran mulai menimbulkan gonjang-ganjing. Tapi, Kementerian Keuangan berjanji tak akan sembarangan memangkas anggaran kementerian/lembaga yang tak mampu menyerap anggaran dengan baik.
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menjelaskan, pemberian sanksi dilakukan setelah mendapat penjelasan dari instansi yang bersangkutan. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan menilai apakah lambannya penyerapan itu karena efisiensi belanja atau ada alasan lain seperti kelalaian. Sebab, Anny menilai salah satu faktor penyebab lambannya penyerapan anggaran karena proses pengadaan barang dan jasa masih belum efektif.
Pemerintah rencananya akan membuat payung hukum bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai sistem reward dan punishment ini. Jadi seperti apa bentuk sistemnya mungkin bisa jelas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
