Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan membentuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja LDKPI.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menjelaskan, pembentukan LDKPI tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
Baca Juga: Ganti rugi rumah dampak gempa Sulteng terhambat pendataan
Pada pasal 6 beleid tersebut, tercantum bahwa pengelolaan anggaran pemberian hibah dilaksanakan oleh unit pengelola dana yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan.
“Dana yang dikelola LDKPI berasal dari APBN. Dana tersebut akan dikelola untuk selanjutnya hasil dana digunakan untuk memberi hibah kepada pemerintah atau lembaga asing,” tutur Frans kepada Kontan.co.id, Kamis (17/10).
Frans menyebutkan, alokasi anggaran untuk hibah sebesar Rp 1 triliun pada APBN 2018 dan Rp 2 triliun pada APBN 2019. Sementara dalam Nota Keuangan, alokasi investasi pemerintah untuk LDKPI melalui APBN 2020 sebesar Rp 1 triliun.
Nantinya, lanjut Frans, seluruh dana yang dikelola oleh LDKPI ditujukan untuk pemberian hibah ke negara-negara sahabat.
Baca Juga: BNPB salurkan dana hibah Rp 1,9 triliun untuk korban gempa Sulawesi Tengah
