Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polemik antara pemerintah pusat dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti kian memanas, dan belum menemukan titik terang.
Pasalnya belum ada pertemuan khusus. Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil menuding Kementerian Keuangan telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti, yang mana Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Meranti dari produksi minyak terbilang kecil.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, pihaknya berencana mempertemukan Bupati Meranti, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Gubernur Riau untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertemuan tersebut akan dilakukan pada Selasa (20/2).
“Untuk Meranti kita kasih bocoran nih rencana Selasa (20/12) mau dilakukan pertemuan,” tutur Agus dalam media briefing, Jumat (16/12).
Baca Juga: Realisasi Belanja Daerah Baru 75%, Kemenkeu Desak Pemda Percepat Belanja
Agus mengatakan, pertemuan tersebut akan dilakukan secara tertutup yang berlokasi di Kemendagri. Hasilnya, akan diumumkan setelah perjumpaan tatap muka terlaksana.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara turut memberikan komentar terkait polemik tersebut. Ia menyayangkan atas pernyataan bupati tersebut kepada Kementerian keuangan.
“Ada Bupati berpikir Kementerian Keuangan itu iblis atau setan. Nggak proper sama sekali. Serius mikirnya begitu?,” tutur Suahasil dalam postingan akun instagramnya @suahasil, Senin (12/12).
Menurutnya, kehadiran negara melalui Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (APBN), untuk berbagai daerah tidak hanya melalui alokasi DBH, maupun alokasi Dana Transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID).
Suahasil menegaskan, kehadiran negara untuk pemda juga dialokasikan melalui belanja-belanja berbagai kementerian/lembaga, misalnya saja belanja Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, dan berbagai program lainnya.
“Aparat keamanan yang ada di berbagai pelosok juga dibiayai oleh uang APBN kita. Lalu, juga ada belanja subsidi energi sehingga masyarakat kita bisa membayar harga BBM dan listrik bersubsidi,” jelasnya.
Baca Juga: Disebut Iblis dan Setan oleh Bupati Meranti, Ini Komentar Kemenkeu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
