Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengevaluasi keberadaan KEK Sei Mangkei. Ini untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai masalah yang mewarnai kawasan ekonomi khusus tesebut.
Roni Dwi Susanto, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas mengatakan, berdasarkan evaluasi tersebut ditemukan beberapa masalah penting dan harus segera diselesaikan pemerintah agar KEK tersebut bisa berjalan sesuai harapan. Masalah pertama adalah infrastruktur.
Bappenas menemukan infrastruktur pendukung KEK Sei Mangkei masih belum mendukung pengembangan kawasan tersebut. Untuk kereta saja misalnya, jalurnya masih belum tersambung sempurna.
"Kereta sudah terbangun, tapi modelnya sambung putus karena anggaran 2016 tidak ada, ini harus dipikirkan pemerintah," katanya Jumat (11/3).
Kedua, menyangkut lahan Pelabuhan Kuala Tanjung yang akan dijadikan pelabuhan pendukung KEK Sei Mangkei. Roni mengatakan, walaupun tahun lalu Presiden Jokowi sudah mencanangkan pembangunan pelabuhan tersebut, sampai saat ini persoalan lahan proyek yang sebagian besarnya dimiliki oleh PT Inalum masih juga belum beres.
Akibat permasalahan tersebut, sampai saat ini rencana detail tata ruang pembangunan pelabuhan tersebut belum juga bisa keluar. Sedangkan permasalahan ketiga, kesiapan Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan jajaran di bawahnya dalam mendukung pengembangan KEK Sei Mangkei.
Roni mengatakan, walaupun pemerintah daerah mendukung pengembangan KEK Sei Mangkei, mereka tidak punya dana cukup untuk memperbaiki akses jalan di kawasan tersebut yang menjadi tanggung jawab daerah. Selain masalah tersebut, pengembangan KEK Sei Mangkei saat ini juga masih terkendala masalah listrik.
"PLN ada, kapasitas ada tapi keandalannya apakah akan nyala terus belum dijamin," katanya.
Roni mengatakan, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah tersebut. "Kalau mau berhasil selesaikan masalah itu dengan segera," katanya.
KEK Sei Mangkei bersama dengan tujuh kawasan lainnya ditetapkan jadi KEK pada tahun 2014 lalu. Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah dalam Rapat Dewan Nasional Kawasan Ekonomo Khusus awal Maret lalu, pengembangan KEK tersebut belum sesuai dengan harapan pemerintah.
Franky Sibarani, Kepala BKPM mengatakan, kawasan yang dirasa sudah mendekati harapan baru; KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung dan KEK Mandalika. Atas dasar itulah, pemerintah ke depan akan fokus membenahi kekurangan di tiga KEK itu terlebih dahulu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
