Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Kalangan DPR yang kecewa dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 membentuk Kaukus Ekonomi Konstitusi. Mereka menilai RAPBN 2011 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (16/8) lalu tidak sesuai dengan UUD 1945 karena tidak mengutamakan kepentingan rakyat.
Kaukus ini terdiri dari 32 anggota dari berbagai fraksi dan komisi. Beberapa anggota kaukus diantaranya, Arif Budimanta, Hendrawan Supratikno, Melchias Melky Mekeng, Harry Azhar Azis, dan Andi Rahmat. Arif Budimanta, terpilih sebagai Ketua Kaukus ini.
Kaukus ini akan mendorong RAPBN 2011 lebih berpihak kepada masyarakat kecil. Kelompok ini akan menuntut pemerintah menggunakan anggaran untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. "Nantinya, akan ada target yang akan dimasukkan dalam Undang-Undang APBN 2011 sehingga bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah," kata Arif, Rabu (18/8).
Selain itu, Kaukus ini juga menuntut pemerintah melakukan moratorium utang baru. Sebab, dari tahun ke tahun, kelompok ini menilai pemerintah selalu menerbitkan surat utang yang membebani APBN. Berdasarkan perhitungan mereka, bunga Surat Utang Negara (SUN) dan pembiayaan utang baru sudah memakan 20% dari APBN pada 2011 mendatang.
Sebagai gantinya, Kaukus ini mendesak pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dan non pajak untuk menambal defisit anggaran. Kelompok ini juga mendesak pemerintah mengendalikan harga-harga kebutuhan masyarakat. "Apalagi, menjelang Lebaran ini, harga terus naik, pemerintah harus kerja keras mengendalikan harga-harga, jangan hanya operasi pasar saja," kata Arif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
