kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kebutuhan SDGs US$ 2,5 triliun setahun, pemerintah butuh kerja sama


Selasa, 08 Oktober 2019 / 12:40 WIB
Kebutuhan SDGs US$ 2,5 triliun setahun, pemerintah butuh kerja sama
ILUSTRASI. Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara pada Sidang Umum PBB


Reporter: Abdul Basith | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bilang kebutuhan dalam rangka tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) mencapai US$ 2,5 triliun dalam setahun.

Besarnya biaya yang dibutuhkan membuat pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak. "Pembicaraan SDGs biaya yang dibutuhkan US$ 2,5 triliun setahun, kalau kita kerja sama maka bisa dilakukan,"ujar JK saat membuka SDGs Annual Conference, Selasa (8/10).

Baca Juga: Setelah diskriminasi sawit, Uni Eropa berikan hibah senilai Rp 232 miliar

Namun, kerja sama membutuhkan pemahaman yang baik dalam masalah yang berkaitan dengan SDGs. Oleh karena itu JK bilang kerja sama merupakan tujuan yang baik untuk dicapai oleh dunia.

Total terdapat 17 tujuan atau goals dalam program SDGs. Kemitraan untuk mencapai tujuan tersebut menjadi tujuan ketujuh belas dalam SDGs.

Penyelesaian tujuan diungkapkan JKnakan berpengaruh dengan selesainya masalah yang. Ia mencontohkan penyelesaian dalam tujuan pertama SDGs yaitu tidak ada kemiskinan.

"Goals pertama bisa dan seterusnya bisa seperti sanitasi yang mengurangi beban masyarakat sehingga kita tingkatkan pendidikan maka meningkatakn kemampuan masyarakat, semua itu saling terkait," terang JK.

JK juga mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut bisa dilakukan dengan adanya kerja sama. Asal tahu saja, program SDGs tersebut akan selesai tahun 2030 memdatang sehingga diharapkan seluruh tujuan dapat tercapai.

Sebelumnya Indoensia juga telah melakukan beberapa kerja sama untuk proyek SDGs. Salah satunya adalah kerja sama Indonesia dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Baca Juga: BASF Indonesia menjembatani transfer teknologi di sekolah

Proyek kerjasama teknis tersebut dimulai pada April 2019 yang rencananya berlangsung selama 1,5 tahun di 5 provinsi di Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappneas) dan JICA sepakat untuk memulai proyek percontohan di provinsi DKI Jakarta dan Banten, serta tiga provinsi lainnya yang akan ditentukan saat proyek berjalan.

Proyek kerja sama teknis ini mendukung Bappenas yang meliputi penyusunan indikator mengenai TPB/SDGs yang belum selesai didefinisikan metadatanya oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), perumusan rencana aksi untuk pencapaian indikator serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×