Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bakal merasionalisasi tarif pajak dan retribusi daerah sebagai langkah memperbaiki iklim investasi secara nasional. Dengan demikian, tarif pajak dan retribusi daerah akan ditetapkan oleh pemerintah pusat secara nasional.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memandang, persoalan pajak daerah memang kerap menjadi keluhan para pelaku usaha dan investor.
Baca Juga: Percepat investasi, pemerintah pusat akan benahi pengaturan pajak & retribusi daerah
Prastowo mengatakan, keluhan utamanya mengenai tarif yang umumnya dipatok sejumlah pemerintah daerah (pemda) secara maksimal sehingga membuat beban bagi pengusaha menjadi tinggi.
Selain itu, ketentuan tarif pajak daerah juga kebanyakan tidak harmonis antara satu daerah dengan daerah lainnya.
“Karena rezim UU PDRD sekarang ini kan tarif maksimal sehingga pemda mempunyai diskresi menetapkan tarif hingga maksimal pula. Akibatnya, sekarang jadi ada banyak jenis dan skema tarif pajak daerah yang berbeda-beda dan menimbulkan inefisiensi,” tutur Prastowo saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (22/11).
Baca Juga: Utang pemerintah berpotensi membengkan tahun depan
Melalui Omnibus Law Perpajakan, maka akan ada sejumlah pasal dalam UU PDRD maupun UU Pemda yang menarik wewenang daerah untuk menentukan tarif pajak maupun retribusi menjadi ke pemerintah pusat.
Selama ini, ada terlalu banyak jenis pungutan di daerah yang tumpang tindih dan rawan pajak ganda (double taxation). Ia mencontohkan, daerah saat ini memiliki wewenang untuk memungut cukai rokok, PPN Rokok, dan pajak atas cukai rokok sekaligus.
