kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45893,43   -4,59   -0.51%
  • EMAS1.308.000 -0,76%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kasus covid-19 turun, pemerintah diminta percepat pelaksanaan vaksinasi


Rabu, 31 Maret 2021 / 18:21 WIB
Kasus covid-19 turun, pemerintah diminta percepat pelaksanaan vaksinasi
ILUSTRASI. Kasus covid-19 turun, pemerintah diminta percepat pelaksanaan vaksinasi.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Tren penurunan kasus covid-19 harian terus berlanjut. Jumlah kasus harian Covid-19 di Indonesia rata-rata bertambah sekitar 5.000-an kasus. Jumlah ini menurun bila dibandingkan kasus harian Covid-19 yang sempat menembus di atas 10.000 per hari.

Meski terjadi penurunan kasus covid-19 harian, Sutrisno Iwantono, Ketua Umum Jaringan Usahawan Independen Indonesia (Jusindo) meminta pemerintah untuk tetap waspada. Pemerintah diminta untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi.

“Ini sudah cukup bagus penurunannya. Cuma vaksinnya perlu dipercepat prosesnya,” kata Sutrisno saat dihubungi, Rabu (31/3).

Sutrisno bilang, dengan percepatan vaksinasi diyakini dapat semakin menurunkan kasus positif covid-19 harian. Vaksinasi juga bisa menjadi salah satu cara mempercepat pemulihan ekonomi ekonomi nasional. Ia menilai, semakin cepat proses vaksinasi akan semakin cepat meningkatkan kapasitas tempat kerja dan produksi.

Baca Juga: Waskita Karya (WSKT) optimistis bisa pulih di 2021, ditopang bisnis jasa konstruksi

“Meskipun vaksinasi tidak menjamin, tetapi dengan vaksinasi minimal imunitas kita lebih baik, kalaupun terkena tidak sampai fatal,” ucap dia.

Sutrisno mengusulkan, pemerintah mempercepat vaksinasi di DKI Jakarta dan bagi pelaku sektor pariwisata. Sebab, DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

“Karena disini lebih berisiko, manusia nya lebih banyak, kerumunannya lebih banyak. Kalau daerah kan relatif kerumunan tidak seperti di Jakarta,” ujar dia.

Sutrisno menilai, pengusaha tidak mempermasalahkan jika nantinya penerapan PPKM mikro akan diperpanjang. Namun, Ia meminta agar pemerintah tetap masif dalam sosialisasi dan penegakan bagi yang melanggar protokol kesehatan. Selain itu, kebersihan fasilitas umum tetap harus terjamin dengan baik.

“Kita sih oke - oke saja tapi kan ngga terlalu mencolok kehidupan sosial ekonominya ya, biasa - biasa saja. Yang penting harus diikuti kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan,” ujar Sutrisno.

Sementara itu, Sekjen DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono mengatakan, pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah jika nantinya akan kembali memperpanjang penerapan PPKM mikro.

Baca Juga: Terdaftar di Rusia, vaksin hewan pertama di dunia untuk melawan virus corona

“Parameter apa yang sudah ditetapkan divsana, kalaupun dirasa perlu menyelenggarakan lagi PPKM mikro dalam artian penguatan dari langkah-langkah yang sudah dilakukan, tentunya akan baik,” ujar Ateng.




TERBARU
Kontan Academy
Practical Business Acumen Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×