Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memperkirakan pada 2017, kejahatan transnasional kian marak terjadi di Indonesia.
Hal tersebut dikarenakan meningkatnya mobilitas warga antarnegara yang akan berdampak pada mobilitas kejahatan lintas negara.
"Beberapa kejahatan transnasional diprediksikan masih akan terjadi, bahkan cenderung terjadi peningkatan," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/12).
Bentuk kejahatan transnasional yang diprediksi akan mendominasi 2017 yakni kejahatan terorisme. Pada 2016, Polri menangani 170 kasus terorisme yang meningkat dua kali lipat dari 2015.
"Masih adanya tersangka teroris yang masih dalam pencarian. Dan memungkinkan mereka akan tetap melakukan aksi terornya," kata Tito.
Namun, Tito memastikan bahwa Densus 88 akan bertindak untuk mencegah aksi itu terjadi dengan adanya deteksi dini dan penangkapan.
Kemudian, kejahatan yang masih mendominasi yakni terkait penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
Tito mengatakan, Polri masih belum dapat menjangkau lokasi-lokasi penanaman ganja secara keseluruhan. Para pelaku biasanya menanam tanaman tersebut di pedalaman hutan.
Kejahatan lainnya yaitu perdagangan manusia. Maraknya mobilitas antarnegara dan faktor kemiskinan masih memungkinkan kejahatan ini terus berlangsung.
Salah satu bentuk kejahatan yang juga menjadi sorotan di 2016 yakni kejahatan di dunia maya. Tito memprediksi pada 2017 mendatang, kejahatan siber masih menjadi sorotan di antara kasus-kasus yang ditangani Polri.
"Bagi masyarakat jangan menyebarkan berita yang tidak jelas. Karena kalau tidak benar, itu bahaya," kata Tito.
Selain itu, gangguan yang berimplikasi pada kontijensi seperti konflik sosial dan ujaran kebencian juga masih akan terjadi. Terlebih dengan dinamika teknologi di mana masyarakat dengan mudah mengakses internet.
Diperkirakan pula adanya aksi separatis sekelompok kecil dengan ideologi berbeda yang ingin memisahkan diri dari NKRI.
Khususnya menjelang Pilkada serentak 2017, polisi meningkatkan kewaspadaannya untuk mengantisipasi dan menindak adanya pelanggaran hukum terkait pemilu.
"Pelaksanaan Pilkada punya potensi kerawanan di masing-masing tahapan, terutama bentrok antar-pendukung, sabotase, money politic, dan munculnya tindak pidana pemilu," kata Tito.
Dengan adanya perkiraan meningkatnya berbagai tindak pidana tersebut, Polri akan meningkatkan kapabilitas sebagaimana diterapkan dalam moto mereka, Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter).
"Fokusnya masalah kerusuhan masal, terorisme, narkoba, itu utama bagi kami tanpa menyampingkan yang lain," kata Tito. (Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
