Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Jumlah kampus yang memiliki fakultas kedokteran di dalam negeri masih belum tersebar secara baik. Dari total jumlah kampus sebanyak 69 yang memiliki fakultas kedokteran kebanyakan berada di Pulau jawa.
Beberapa daerah belum memiliki kampus fakultas kedokteran seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Irian Jaya Barat, dan Gorontalo.
Wakil Menteri Pendidikan Fasli Jalal mengatakan bahwa jumlah kampus kedokteran masih terpusat di kawasan Barat terutama di Pulau Jawa. "Di kawasan timur masih krisis," ujar Fasli dalam Rapat Kerja bersama dengan Menteri Kesehatan dan Komisi IX DPR, Senin (26/4).
Dengan sebaran kampus yang belum merata ini, banyak daerah yang juga tidak memiliki dokter. Kenyataan ini membuat pemerintah akan terus menambah jumlah kampus yang memiliki fakultas kedokteran. Fasli mengatakan bahwa seharusnya setiap provinsi itu memiliki satu kampus kedokteran baik perguruan tinggi swasta maupun negeri.
Fasli menambahkan juga kalau kampus Kedokteran juga masih banyak yang belum terakreditasi. Kebanyakan perguruan tersebut berada di luar Pulau Jawa. Fasli Jalal mengatakan bahwa ada 25 Kampus kedokteran yang masih belum mendapatkan akreditasi. Tapi, ini karena kebanyakan adalah perguruan tinggi yang baru membuka fakultas untuk para calon dokter ini.
"Jadi Badan Akreditasi Nasional belum bisa memberikan akreditasi pada Perguruan Tinggi tersebut," ujar Fasli. Dari kampus yang sudah terakreditasi ini yang sudah mendapatkan nilai A sebanyak 16 perguruan tinggi, lalu yang mendapatkan B sebanyak 18 dan sisanya mendapatkan nilai C.
Anggota Komisi IX DPR Yana Anwar mengatakan, Indonesia membutuhkan lebih banyak tenaga kedokteran lagi. Dia mencatat jika
dibandingkan dengan jumlah penduduk, perbandingannya sebanyak 1:16.000. "Idealnya 1:5.000. Jika dilihat pada negara maju itu
sebanyak 1:2.000," ujar Yana.
Selain diperbanyak kampus, Yana juga menyarankan agar sistem ujian dokter tidak dibuat berbelit-belit. Karena selama ini, para calon dokter banyak mengeluarkan uang ujian yang jumlahnya lumayan besar. "Ini perlu diperbaiki soal dana-dana siluman," ujar politisi Partai Demokrat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
