Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can
JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) sedang menyusun kajian dampak pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Rencananya, kajian itu akan rampung akhir Februari.
Selanjutnya, BPH Migas akan menyerahkan hasil kajian itu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Go atau no go juga harus ada persetujuan dari Komisi VII DPR," ujar Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, Rabu (9/2) malam.
Sayang, Tubagus enggan menjelaskan materi kajian itu. Cuma, katanya, kajian itu melibatkan sejumlah perguruan tinggi negeri.
Kajian mengenai dampak sosial dan ekonomi ini merupakan permintaan DPR sebelum pembatasan BBM bersubsidi dilakukan. DPR ingin memastikan pelaksanaan rencana itu tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
