kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Kadin sarankan agar Jokowi pertimbangkan sektor ekonomi dalam pembentukan kabinet


Minggu, 30 Juni 2019 / 18:49 WIB
Kadin sarankan agar Jokowi pertimbangkan sektor ekonomi dalam pembentukan kabinet

Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Wakil Ketua Umum Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Raden Pardede mengatakan, pembentukan kabinet pada masa pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berdasarkan urutan prioritas janji presiden.

Oleh karena itu, ia mengatakan, presiden harus segara merancang prioritas dan target ekonomi. Bila selama periode pertama ekspor investasi tidak selesai perlu ditunjukkan fokusnya pada pembentukan kabinet.


"Bisa saja dibentuk kementerian khusus atau kementerian koordinasi yang fokus untuk mengkoordinasikan semua usaha agar target investasi dan ekspor dapat dicapai," ujar Raden saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (30/6).

Raden mencontohkan, bisa menggabungkan sejumlah kementerian. Seperti Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam satu atap.

Atau bisa juga membuat kementerian koordinator. Nantinya kementerian itu bertugas mengkoordinasikan dan memastikan program investasi dan ekspor dari tingkat pusat hingga daerah menjadi satu nafas dan terintegrasi.

Pemilihan menteri juga penting untuk mencapai target. Terutama menteri harus bisa menjalankan pemerintahan sejalan dengan target presiden. "Sebaiknya orang yang punya misi yang jelas sesuai dengan visi presiden," terang Raden.

Seorang menteri juga perlu memiliki etos kerja yang baik sehingga tidak mudah menyerah. Raden juga menekankan seorang menteri harus memiliki pengalaman dalam membuat keputusan dan memimpin.

Pengetahuan luas juga diperlukan terutama terkait dengan perkembangan global. Menteri juga harus bisa mendengar masukan dalam membuat sebuah kebijakan. "Struktur kabinet, serta siapa yang mengisi kabinet harus disesuaikan agar target tercapai," jelas Raden.

Meski begitu, penentuan kabinet menjadi hak prerogatif presiden. Termasuk untuk menentukan penambahan dan pengurangan kabinet.

 

 

 

 

 

 

 



Video Pilihan

TERBARU

Close [X]
×