Sumber: Antara | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginginkan perbankan lebih banyak menyalurkan kredit untuk usaha sektor kelautan dan perikanan agar pengembangan bidang kemaritiman sebagaimana disasar pemerintah bisa terus tumbuh.
"Kredit perbankan untuk sektor maritim dan perikanan masih rendah. Kami mengharapkan visi poros maritim dunia yang ingin dicapai pemerintah dapat didukung pula oleh perbankan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Jakarta, Kamis (18/5).
Dia mengingatkan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Januari 2017, penyaluran kredit ke sektor pertanian dan kehutanan mencapai Rp 278 triliun, sementara kredit ke sektor perikanan hanya Rp 9,14 triliun.
Yugi mengatakan saat ini pihaknya dengan sektor perbankan tengah berupaya mencari skema terbaik untuk penyaluran kredit ke sektor perikanan.
Dia menekankan, sektor maritim dan perikanan memiliki peluang yang sangat bagus untuk dikembangkan, terutama untuk industri pengolahannya dan perikanan budi daya yang belum dikembangkan dengan optimal.
Apalagi, ia juga mengungkapkan bahwa potensi sektor kelautan dan perikanan bila digarap dengan baik bisa mencapai sekitar Rp 19.000 triliun per tahun sehingga seharusnya hal itu diperhatikan.
"Melihat potensi yang besar ini, kita harapkan perbankan bisa lebih mudah menyalurkan kreditnya untuk sektor perikanan," ucapnya.
Selain itu, ujar Yugi, perikanan budi daya bisa menyumbang sekitar Rp 2.000 triliun per tahun terhadap produk domestik nasional jika digarap dengan baik.
Sebelumnya, KKP dinilai perlu lebih mendorong kepastian berusaha dalam pengembangan sektor perikanan dibandingkan mengerjakan proyek yang kurang bermanfaat secara meluas bagi masyarakat pesisir.
"Pelaku usaha perikanan memerlukan kepastian usaha daripada pembangunan fisik yang tak jelas manfaatnya," kata pengamat sektor kelautan dan perikanan, Abdul Halim di Jakarta, Selasa (16/5).
Menurut Abdul Halim, kepastian usaha bidang perikanan itu meliputi perizinan yang transparan, pelayanan pelabuhan yang prima, dan jaminan keterhubungan hulu dan hilir sektor kelautan.
Abdul Halim yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu berpendapat, tanpa menghadirkan kepastian usaha, anggaran negara dinilai juga akan terbuang percuma dan tidak bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan nasional.
Sebelumnya, KKP juga telah mendorong mahasiswa dan sarjana bidang ilmu perikanan agar mampu berkontribusi besar dalam menjawab tantangan sektor kelautan antara lain dengan menjadi wirausahawan perikanan andal.
"Sebagai basis utama sumber daya ekonomi maritim dengan potensi nilai ekonomi kelautan dan perikanan yang mencapai US$ 1,2 triliun per tahun, tentunya menjadi peluang besar bagi bangsa ini untuk dapat memanfaatkannya secara optimal," kata Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Slamet Soebjakto.
Apalagi, ujar dia, Pemerintah juga berharap sektor kelautan dan perikanan memberi kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya, pada 2019, produk domestik bruto (PDB) perikanan diproyeksikan berkontribusi sebesar 12% terhadap PDB nasional.
"Ini tentunya menjadi tantangan ke depan bagaimana sektor ini dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
