Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan, sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan baru nantinya.
Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Sarman Simanjorang mengatakan, pelayanan perizinan investasi Indonesia masih perlu ditingkatkan kembali.
Baca Juga: Pemilu Berpotensi Satu Putaran, Apa Efeknya Bagi Rupiah?
"Bagaimana perizinan berusaha berbasis risiko atau OSS RBA masih belum optimal. Harus bisa terintegrasi dengan baik ya sehingga memberikan juga rasa kenyamanan kepastian baik dari sisi biaya maupun waktu kepada calon-calon investor," ungkap Sarman kepada Kontan.co.id, Kamis (15/2).
Tentunya, penting juga untuk menciptakan iklim yang investasi yang kondusif melalui kebijakan-kebijakan usaha.
Selain itu, Sarman juga menyoroti permasalahan ketenagakerjaan. Kata dia, isu ketenagakerjaan menjadi strategis walaupun tidak terlalu ekspilisit dibahas dalam debat Capres-Cawapres beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Susul Jepang, Ekonomi Inggris Nyungsep ke Jurang Resesi
Padahal, ketenagakerjaan menjadi suatu tantangan kita karena 2030 Indonesia akan memasuki bonus demografi di mana umlah penduduknya sebanyak 60% adalah usia produktif.
"Di satu sisi kita lihat bahwa tantangan ketenagakerjaan kita hampir 90% tenaga kerja kita masih didominasi oleh pendidikan menengah ke bawah, artinya ini menjadi tantangan kita bagaimana meningkatkan SDM," ujarnya.
Pemerintah memiliki tugas berat untuk upskilling SDM kita sehingga mereka memiliki daya saing yang mumpuni.
"Jadi tidak lagi masalah-masalah UMP ini menjadi isu-isu yang selalu kita hadapi setiap tahun dalam hal ini jadi artinya program vokasi ini ini menjadi salah satu yang harus ditingkatkan terus supaya ada peningkatan skill daripada tenaga-tenaga kerja ," tambahnya.
Baca Juga: BRI Finance Bakal Lakukan Sejumlah Langkah Mengantisipasi Dampak Hasil Pemilu 2024
Lebih lanjut, mengenai keberlanjutan berbagai pembangunan infrastruktur. Sarman berpikir infrastruktur sangat beririsan dengan investor baik dalam negeri maupun luar negeri.
"Ini strategis untuk dilanjutkan karena menyangkut dari kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh para calon-calon investor apalagi target pemerintah ke depan bahwa investor-investasi ini tidak lagi Jawa sentris tapi juga akan menyebar di seluruh pelosok tanah air sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki," ujar dia.
Artinya, bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur ini juga menjadi salah satu yang perlu menjadi perhatian pemerintah kedepannya.
Kemudian, yang tidak kalah penting program hilirdisasi. Baginya, hilirisasi sangat mampu memberikan devisa besar dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.
"Jadi sangat strategis untuk dapat diberlakukan pada pemerintahan ke depan. Sehingga SDA kita ini tidak lagi diimpor secara mentah tapi sudah diproses dalam negeri. Sehingga ada nikai tambah dan harganya bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia," ujarnya.
Baca Juga: Begini Skenario IHSG pada Tahun 2024 Bila Pilpres Berjalan Satu Putaran
Terakhir, pekerjaan rumah pemerintah baru yakni mampu menciptakan swasembada beras kembali. Sehingga Indonesia bisa lepas dari ketergantungan impor beras.
"Pemerintah bisa wujudkan dengan meningkatakan pengelolaan penelitian pertanian. Tentu ini menjadi harapan Kita ke depan untuk bisa menjadi salah satu perhatian serius," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
