Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia mengumumkan perpanjangan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian dari upaya untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara Pesta Rakyat UMKM untuk Indonesia yang diadakan di JCC Senayan pada Senin, 22 Juli.
Perpanjangan Waktu Restrukturisasi
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan rapat dengan Tim Pengarah KUR dan memutuskan untuk menambah waktu restrukturisasi bagi kredit UMKM yang akadnya dilakukan pada tahun 2022.
"Kemarin pemerintah rapat dengan Tim Pengarah KUR dan pemerintah menambah waktu untuk restrukturisasi kredit UMKM bagi yang akadnya di tahun 2022," ujar Airlangga.
Baca Juga: Genjot Penyaluran KUR, Kemenkop UKM Dorong Penggunaan Credit Scoring
Dukungan untuk UMKM
Airlangga menegaskan bahwa perpanjangan restrukturisasi ini bertujuan untuk membantu UMKM yang masih membutuhkan dukungan, mirip dengan upaya yang dilakukan selama pandemi Covid-19.
"Ini bantuan agar UMKM bisa bernafas, kami melihat denyutnya mengendur sedikit, kita perlu injeksi," jelas Airlangga.
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengungkapkan bahwa perpanjangan restrukturisasi UMKM ini akan diatur secara teknis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Keputusan kebijakan ini sebelumnya telah dibahas bersama dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
"Restrukturisasi masih lanjut, nanti dievaluasi lagi, teknisnya di Pak Mahendra," urai Susiwijono.
Baca Juga: NPL Meningkat, Opsi Kebijakan Relaksasi Restrukturisasi KUR Terbuka Lebar
Kebijakan Stimulus Covid-19
Sebagai informasi, OJK telah menghentikan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 pada 31 Maret 2024.
Penghentian kebijakan tersebut sejalan dengan pencabutan status pandemi Covid-19 oleh Pemerintah pada Juni 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
