Inilah Link Download & Isi Putusan MA yang Batalkan Suket Ijazah SMA Gibran

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Mahkamah Agung (MA) mengungkap sejumlah pertimbangan hukum di balik pembatalan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan gugatan yang diajukan H.M. Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Melalui putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran batal. MA juga mewajibkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut dokumen yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

"Mewajibkan Tergugat (Kemendikdasmen) untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi amar putusan MA.

Salinan lengkap putusan tersebut dipublikasikan MA pada Selasa (10/11/2026). Adapun putusan kasasi itu telah diketok pada 30 Oktober 2026.

Berikut isi putusan MA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Putusan lengkap MA dapat diunduh di link download berikut: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f1dcce1102fda0b396313331353033.html

Putusan MK Jadi Pertimbangan MA

Dalam pertimbangan hukumnya, MA turut merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.

MA menilai putusan MK tersebut merupakan fakta hukum baru yang memengaruhi kedudukan hukum objek sengketa, yakni surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

"Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap obyek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum," tulis pertimbangan MA.

Atas dasar tersebut, MA kemudian melakukan pengujian substansi terhadap dokumen yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

Tonton: ISTANA: Wapres Gibran Niat Mundur! Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Dokumen Lewat PTUN

MA Soroti Dokumen Pendidikan Gibran

Dalam pemeriksaan substansi, MA menyoroti dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan tersebut.

Dokumen itu antara lain berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, serta sejumlah dokumen lainnya.

Menurut MA, dokumen-dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen itu dinilai hanya menerangkan kehadiran yang bersangkutan dalam kegiatan perkuliahan.

MA juga menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau sederajat.

"Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," tulis MA dalam pertimbangannya.

MA Nilai Penerbitan Suket Tidak Cermat

Lebih lanjut, MA menilai penyetaraan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain dengan kurikulum nasional harus didukung bukti kelulusan dari jenjang pendidikan terkait.

Tanpa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan kelulusan, penerbitan keputusan penyetaraan dinilai tidak cermat karena memengaruhi fakta materiil dalam suatu keputusan administrasi.

Atas pertimbangan tersebut, MA menyimpulkan tindakan penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran melanggar asas kecermatan formal.

"Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal," demikian pertimbangan MA.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/11/10/17034371/ma-rilis-putusan-lengkap-perintahkah-kemendikdasmen-cabut-suket-penyetaraan?source=nowtrending_artikel.