kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Jusuf Kalla: SBY tak perlu diperiksa soal Century


Senin, 18 November 2013 / 14:21 WIB
Jusuf Kalla: SBY tak perlu diperiksa soal Century
ILUSTRASI. katalog promo Tupperware Juli 2022. Promo Tupperware Juli 2022, Ini Deretan Botol & Perabotan Minum dengan Harga Miring


Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menganggap Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) tidak perlu diperiksa terkait kasus dana talangan Bank Century.

Pria yang akrab disapa JK itu mengatakan, dia lebih tahu soal kasus Century.

Ditemui di kantor pusat PMI, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2013), JK menuturkan pada saat rapat pengambilan keputusan mengeluarkan dana talangan untuk Bank Century, SBY tengah berada di Amerika Serikat dalam rangka kunjungan kenegaraan. Jadi, kata JK, ia bisa lebih menjelaskan dibandingkan SBY.

"Presiden waktu itu tidak ada di tempat, ada di Amerika. Saya yang ada. Karena itu saya yang bisa jelaskan apa yang terjadi pada waktu itu," katanya.

Pada Jumat lalu (15/11), Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, terkait kasus Century.

Gubernur BI saat itu yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Boediono dan Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani serta dirinya pun sudah diperiksa.

Menurut JK, untuk menyusuri uang Century bisa dilacak dengan mengkaji kebijakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), dan menelusuri aliran dananya.

Salah satunya adalah mempertanyakan kenapa Robert Tantular, pemilik Bank Century dikucurkan uang hingga Rp 6,7 triliun. Padahal, ketika itu, yang ia butuhkan hanya Rp 1 triliun.

JK mengimbau, jangan mempermasalahkan rapat pengambilan keputusan pengucuran dana itu dulu, kata dia, orang-orang yang hadir di rapat itu bisa diperiksa belakangan.

"Nanti lain kali tidak ada yang mau rapat di negeri ini kalau yang rapat diperiksa. Bukan yang rapat diperiksa. Kenapa uang itu dikeluarkan pada waktu yang tidak perlu," ujarnya. (Tribunnews.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×