Reporter: Agus Triyono | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pemerintah berusaha menekan tingginya biaya logistik di dalam negeri. Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah dengan menerapkan sistem pengendali arus logistik di pelabuhan dengan sistem elektronik dengan sistem inaport.
Bambang Susantono, Wakil Menteri Perhubungan mengatakan, dengan menerapkan sistem tersebut, nantinya seluruh sistem dalam proses pelayanan angkutan kapal dan barang akan terintegrasi dalam sistem layanan elektronik berbasis internet. Sehingga, proses pengajuan, layanan kegiatan bongkar muat dan pelayanan kapal di pelabuhan bisa lebih cepat.
Bambang bilang, sistem ini rencananya akan diterapkan oleh pemerintah seluruh pelabuhan di Indonesia. Namun, untuk tahap awal, penerapan sisitem ini akan difokuskan di empat pelabuhan utama; Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Pelabuhan Makasar.
"Empat pelabuhan itu menguasai dua pertiga lalu lintas perairan di Indonesia, dengan penerapan ini di empat pelabuhan tersebut, kami harap 70% permasalahan pelabuhan di Indonesia bisa dipetakan, dan segera diatasi," katanya di Jakarta Kamis (20/3).
Bambang menargetkan, penerapan sistem inaport di empat pelabuhan besar tersebut bisa dilaksanakan mulai Juni mendatang. Untuk itulah, agar pelaksanaan sistem tersebut bisa berjalan lancar, pihaknya dalam beberapa bulan ini terus melakukan persiapan. Salah satunya, dilakukan dengan melakukan uji coba.
Bambang menambahkan, proses uji ini dilakukan secara bertahap dan berpasangan. Untuk tahap pertama, uji coba akan dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan. Uji coba tahap dua dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak dan Makasar.
Rencananya, uji coba ini akan dilakukan dalam waktu dua bulan. Bambang berharap, dengan uji coba selama dua bulan tersebut semua permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam penerapan sistem inaport tersebut bisa diketahui dan segera diatasi. Sehingga Juni nanti, sistem tersebut sudah bisa diterapkan secara sempurna.
Bambang yakin, untuk tahap awal penerapan sistem tersebut mampu menekan biaya operasional sampai dengan 15%. Karena, penerapan sistem ini akan membuat waktu tunggu di pelabuham akan semakin pendek.
"Sistem ini juga akan membuat perijinan sehala macam terpangkas, dengan ini, untuk ijin berlayar tidak perlu lagi ketemu syahbandar," katanya.
Erwin Aksa Mahmud, CEO Bosowa Group di tempat yang sama selain meminta sistem, juga meminta pemerintah untuk membangun pelabuhan. Sebab, pelabuhan yang ada di beberapa wilayah Indonesia saat ini kurang begitu memadai.
"Pengusaha sekarang banyak keluhan soal keberadaan pelabuhan umum, sampai- sampai untuk kami sendiri harus membuat pelabuhan sendiri untuk mengangkut semen produksi kami karena pelabuhan beberapa pelabuhan yang ada di beberapa wilayah Indonesia saat ini membuat beban logistik kami tinggi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
