kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Jumlah pemilih golput meningkat


Jumat, 20 Juli 2012 / 07:22 WIB
Jumlah pemilih golput meningkat
ILUSTRASI. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, pada Senin (13/7) terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 279 kasus.


Reporter: Merlinda Riska | Editor: Dadan M. Ramdan

JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sudah merampungkan rekapitulasi akhir penghitungan suara untuk pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta putaran pertama. Hasilnya, tak jauh berbeda dengan perolehan suara hitung cepat pada 11 Juli lalu, yakni pasangan Joko Widodo-Basuki T Purnama sebagai pemenangnya.

Dalam Pilgub DKI 2012 ini, jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) tapi tidak memilih alias golput sebanyak 2,5 juta suara atau 36,7%. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi, Pemungutan dan Perhitungan Suara KPUD DKI Jakarta, Sumarno menyebutkan, jumlah golput meningkat tapi tidak signifikan.

"Jumlah golput masih beda-beda tipis dengan pilkada lalu. Pada pilkada lalu golput sebesar 35%, sementara saat ini sebesar 36,7%," katanya, Kamis (19/7).

Makanya, KPUD berharap, jumlah pemilih golput pada putaran kedua nanti bisa berkurang. Kendati demikian, Sumarno bilang, pemilih golput tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Pihaknya menyadari masih banyak kekurangan dalam sosialisasi. "Tapi bisa juga karena ketidakpercayaan publik terhadap peserta pemilu," ungkapnya.

Untuk itu, KPUD juga meminta peserta pilgub pada putaran kedua bisa lebih aktif dalam mengkampanyekan visi dan misinya, sehingga masyarakat tertarik dan menggunakan hak pilih mereka.

Sukma Widianti, tim sukses pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin mengingatkan, kandidat yang bakal bersaing di putaran kedua tidak menyalahgunakan wewenang dan memakai uang negara untuk biaya kampanye. Sebab, saat ini Fauzi Bowo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Begitu juga dengan Joko Widodo, saat ini masih menjabat sebagai Walikota Solo. "Mereka harus terbuka dalam pemakaian dana kampanye," imbuh Sukma.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×