Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi penjelasan soal munculnya isu lockdown seiring merebaknya virus corona.
Jokowi menjelaskan bahwa kebijakan lockdown atau isolasi suatu wilayah yang diwaspadai sebagai lokasi penyebaran virus corona hanya dapat diambil pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020) kemarin.
"Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat," kata Jokowi.
Baca Juga: Otoritas Filipina ungkap alasan menutup semua pasar keuangan di negara tersebut
Dikatakannya bahwa saat ini pemerintah belum ada rencana untuk melakukan lockdown.
"Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Jokowi.
Jusuf Kalla pun menanggapi pernyataan Jokowi mengenai belum ada rencana lockdown.
Mantan Wakil Presiden RI itu menyinggung soal kondisi sebenarnya masyarakat Indonesia. Menurutnya, keputusan lockdown memang berada di tangan pemerintah.
"Memang lockdown itu mesti keputusan pemerintah, kalau pemerintah tidak memutuskan itu tentu kita ikut pemerintah," ujar Jusuf Kalla seperti dilansir dari tayangan YouTube tvonenews, Selasa (17/3/2020).
Ia melanjutkan bahwa persoalan yang kini mesti dipikirkan terkait virus corona bukan soal lockdown atau tidak.
Baca Juga: Gara-gara corona, KBRI Paris: Turis Indonesia jangan melancong ke Prancis!
Melainkan soal kondisi sebenarnya masyarakat Indonesia pasca pandemi virus corona mulai merebak.
"Bukan soal lockdown atau tidak, beberapa hal perlu membatasi, pertama kita harus mengetahui dulu kondisi sebenarnya, sebagai contoh, Korea sudah memeriksa lebih dari 200 ribu rakyatnya sehingga diketahui ada 8000 yang kena, kita baru sempat mengetes lebih 1000 sehingga tentu itu yang didapat tidak banyak," tuturnya.
Jusuf Kalla lantas menyoroti soal ketersediaan tempat pemeriksaan yang ada. "Sangat baik dan sudah dijalankan bahwa pemerintah memperbanyak tempat pemeriksaan, tempat tes kalau mengetahui keadaan sebenarnya baru pemerintah bisa ambil tindakan," terang Jusuf Kalla.
Hal penting saat ini, lanjutnya, masyakarat harus bisa melindungi dirinya dari virus corona. Satu di antaranya dengan menghindari keramaian.
"Kan kita tahu semua, corona itu berjangkit mewabah dari orang ke orang, saya kira sudah terlalu banyak itu didiskusikan, jadi setuju semua bahwa keramaian harus kita kurangi, ada caranya kalau ketemu, kebersihan dijaga di semua lingkungan, tangan dijaga semua," urai Jusuf Kalla.
Baca Juga: Filipina, negara pertama yang menangguhkan semua pasar keuangan akibat virus corona
Fadli Zon sarankan lockdown
Anggorta DPR RI, Fadli Zon memberikan tanggapannya terkait wacana lockdown atau isolasi wilayah demi mencegah penyebaran lebih luas virus corona di Indonesia.
Untuk diketahui bahwa sejumlah negara telah memberlakukan lockdown nasional maupun lockdown parsial.
Beberapa negara yang melakukan lockdown antara lain Denmark mulai 12 sampai 26 Maret, Italia 10 Maret sampai 3 April, dan Irlandia dari 12 sampai 29 Maret.
Adapun yang melakukan lockdown parsial atau hanya beberapa wilayah saja antara lain Spanyol 4 kota, Filipina kota Manila, dan China kota Wuhan.
Sementara itu hingga saat ini, belum ada kota-kota di Indonesia yang melakukan lockdown atau penutupan akses.
Menurut Fadli Zon, Indonesia sendiri seharusnya sudah menetapkan status darurat nasional bahkan melakukan lockdown.
"Kalau kita lihat Amerika baru beberapa hari ini dia tetapkan status darurat nasional, menurut saya Indonesia sudah harus menetapkan status darurat nasional dan mungkin lockdown untuk sementara waktu," ujarnya dalam program Apa Kabar Indonesia Malam.
Baca Juga: Satu warga meninggal akibat virus corona di Pondok Aren, Tangerang Selatan
Fadli Zon sendiri tak menampik ada risiko jika Indonesia melakukan lockdown. Pasalnya, hal itu bakal berimbas pada perekonomian.
Namun Fadli Zon meyakinkan jika lebih baik tidak terlambat dalam menghadapi virus corona ini.
"Lebih bagus kita tidak terlambat daripada kemudian kita terlambat dan wabah ini makin besar, makin sulit terkendali, saya tahu dilemanya persoalan ekonomi," ucapnya.
"Sebuah persoalan dilema yang berat tapi kita harus buat kalkulasi.
Jadi lebih bagus lakukan lockdown sekarang secara keseluruhan mungkin melalui pemerintah provinsi kabupaten kota, kemudian setelah itu kita bisa mengendalikan daripada kita tidak melakukan itu nanti kita terlambat," tambahnya.
Lebih lanjut Fadli Zon mengatakan bahwa jangan menganggap enteng persoalan pandemi Covid-19.
Meski begitu, Fadli Zon juga mengimbau agar tidak panik dalam menghadapi virus corona ini.
"Kalau menurut saya surat dari Dirjen WHO kemarin itu harus ditanggapi serius, itu pasti melalui kajian mendalam kita tak boleh anggap enteng soal corona virus, kita juga tidak perlu panik, harus serba terukur dan tepat," terangnya.
Lain halnya dengan apa yang disampaikan Dokter Panji Hadisoemarto, M.P.H, lulusan Harvard T.H.Chan School of Public Health dan Dosen Departemen Kesehatan Publik dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran belum lama ini.
Seperti diwartakan Kompas.com, menurutnya saat ini kita tidak harus melakukan lockdown, tetapi yang diperlukan adalah social distancing atau menjaga jarak sosial.
Baca Juga: Perlambat penyebaran corona, Prancis kerahkan 100.000 polisi lakukan lockdown
"Saya tidak bisa menjawab dengan pasti (kapan harus dilakukan social distancing), tapi satu jawaban tentatif yang selalu saya berikan adalah 'The sooner the better' (semakin cepat semakin baik)," ujarnya.
"Ini masa yang penuh ketidakpastian. Kita tidak punya data, sebuas apa virus ini di indonesia. Tapi kalau kita lihat apa yang sudah terjadi di negara-negara lain, China, Italia, Jerman dan negara-negara lain; kita bisa cukup percaya diri menyimpulkan (bahwa) Indonesia tidak akan terlalu berbeda," imbuhnya lagi.
Panji lantas menjelaskan bahwa social distancing sendiri memiliki skala yang luas.
Social distancing bisa dilakukan secara pribadi dengan menghindari keramaian atau orang yang sedang sakit, atau dilakukan oleh pemerintah dan otoritas dengan memberlakukan kebijakan untuk tidak ke kantor dan berkerumun.
Namun, dia menilai bahwa penerapan social distancing sebaiknya dilakukan sedini mungkin untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas dan kelebihan kapasitas pada sistem kesehatan kita.
Tentunya dengan memikirkan mekanismenya agar dampak disrupsi sosialnya minimal.
"Kita enggak bisa bilang hari ini atau besok, tapi kalau menunggu sampai sudah ada community transmission, maka akan sedikit terlambat. Saya bukan bilang tidak bermanfaat, tapi akan lebih bermanfaat kalo mendahului community transmission," katanya.
Sebagai catatan, community transmission adalah klasifikasi dari WHO untuk menyebut kondisi di mana sebagian besar kasus yang terkonfirmasi tidak bisa dihubungkan melalui rantai penularan.
Baca Juga: Jumlah Kasus Virus Corona di Luar China Melampaui China, Ini Peta Persebarannya
Sependapat dengan Panji, Dokter Nafsiah Mboi SpA, MPH yang juga alumni dari Harvard T.H. Chan School of Public Health dan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia berkata bahwa social distancing dan larangan perjalanan (travel ban) sebaiknya dilakukan secepatnya tanpa menunggu data.
Hal-hal ini, ujar Nafsiah, bisa dilakukan secara prioritas, misalnya dengan melakukan lebih banyak screening untuk pengunjung dari daerah yang epidemik virus corona.
Namun, Nafsiah menggarisbawahi bahwa social distancing juga harus dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, mulai dari dinas kesehatan setempat hingga puskesmas.
Tujuannya untuk mensosialisasikan mengenai pencegahan virus corona hingga ke akar rumput.
"Kalau masyarakat sudah mengerti apa yang harus dia lakukan sampai ke akar rumput, saya kira itu akan banyak sekali dampaknya. Sebelum lockdown dan sebagainya," katanya. (Mohamad Afkar S)
Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com dengan judul Wabah Corona Jokowi Tak Berpikir Lockdown Indonesia, Jusuf Kalla Singgung soal Kondisi Sebenarnya,
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
