kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.773.000   -15.000   -0,54%
  • USD/IDR 17.739   71,00   0,40%
  • IDX 6.162   67,10   1,10%
  • KOMPAS100 813   8,13   1,01%
  • LQ45 620   4,04   0,66%
  • ISSI 218   3,97   1,85%
  • IDX30 355   2,58   0,73%
  • IDXHIDIV20 437   -1,89   -0,43%
  • IDX80 94   1,08   1,17%
  • IDXV30 121   0,41   0,34%
  • IDXQ30 115   -0,63   -0,54%

Jokowi setuju ada audit tata ruang wilayah


Jumat, 25 Januari 2013 / 14:32 WIB
ILUSTRASI. Prediksi Alaves vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: El Glorioso lawan Los Rojiblancos


Reporter: Fahriyadi | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menyambut positif rencana pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi dan audit pemanfaatan ruang di wilayah Jabodetabek hingga Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Jokowi berharap, rencana tata ruang hasil evaluasi nantinya bisa saling terkait antar daerah.  “Supaya connect dan menyambung antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dengan yang ada di lapangan," ujar Jokowi di Balaikota, Jumat (25/1).

Ia bilang, seluruh wilayah di Jakarta akan serentak dilakukan audit dan evaluasi, karena targetnya sama. Ia juga sepakat dengan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaannya, kalau perlu tahun ini juga bisa rampung.

Mengenai sanksi administratif hingga pencabutan izin dalam pelanggan aturan tata ruang tersebut, Jokowi mengaku belum bisa menjawabnya. Sebab, Jokowi belum membaca secara rinci Undang-Undangnya (UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang).

Menurutnya, satu hal yang pasti adalah, setelah hasil audit selesai, maka semua bangunan yang tidak lengkap ruang hijaunya diperintahkan untuk segera dilengkapi. Selain itu, bangunan tersebut diwajibkan membangun sumur.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan, tahun ini pemerintah akan melakukan evaluasi dan audit pemanfaatan ruang di wilayah Jabodetabekpunjur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×